Untuk Indonesia

Stenli Lipi Sarankan Pelayanan dan Konsultasi Bantuan Hukum Dibahas di Musrenbang

Dulohupa.id– Seorang pengacara muda Pohuwato, Stenli Lipi meminta Pemerintah Pohuwato untuk memasukan pelayanan dan konsultasi bantuan hukum, dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sedang berlangsung saat ini.

Menurutnya, pelayanan pelayanan dan konsultasi bantuan hukum ini sangat penting bagi masyarakat kecil, yang tidak mampu secara finansial dalam menggunakan layanan konsultasi bantuan hukum.

“Saya ingin, perencanaan bantuan layanan konsultasi hukum di desa turut dibahas atau disuarakan oleh masyarakat. Karena hal ini berguna untuk membantu masyarakat dalam menangani kasus atau perkara yang mereka alami. Artinya ada bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah desa,” kata Stenli kepada Dulohupa.id, Rabu (24/2).

Kata Stenli, sejak tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Desa Tertinggal telah melakukan MOU, terkait bantuan hukum melalui LBH. Perjanjian kerja sama itu membahas pelayanan dan penyuluhan serta pelatihan advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel, warga miskin dan masyarakat marginal yang sulit terhadap akses keadilan.

“Layanan konsultansi ini dapat disuarakan atau dibahas di musrenbang, tapi sepertinya tidak disuarakan,” tegasnya.

Sebabnya, kata Stenli, meskipun semuanya sudah tertuang dalam aturan, hal ini perlu disuarakan di momen Musrenbang, agar kebijakan pemerintah desa tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja, juga memerhatikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat desa melalui pelayanan dan bantuan konsultasi hukum yang ada di desa.

Ia juga menambahkan, selain pelayanan dan bantuan hukum, pelayanan dalam hal penyelesaian administrasi isbat nikah bagi masyarakat miskin, kekerasan seksual, dan bantuan pada pemuda desa yang bergerak pada pertanian modern dan usaha kreatif harus mendapatkan perhatian juga dalam pembahasan Musrenbang.

“Kalau hal-hal ini bisa dibahas dan dapat disuarakan di musrenbang, akan dapat membantu masyarakat kecil dan dapat meringankan beban dan masalah yang dihadapi masyarakat desa apalagi yang berhubungan dengan perkara yang membutuhkan bantuan hukum,” imbuhnya.

Reporter: Zulkifli Mangkau

Comments are closed.