Gorontalo – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Kapolsek Marisa, Iptu Ribu Andri Ansyari, terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, menjadi sorotan publik. Namun, di balik fokus pada dugaan pemerasan, ada isu yang lebih besar dan mendesak yang tampaknya terabaikan yaitu aktivitas PETI itu sendiri.
Kapolres Pohuwato AKBP Winarno telah menyatakan bahwa tidak ada bukti pemerasan dalam kasus ini. Kapolres mengatakan bahwa tim Gabungan telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan interogasi terhadap sejumlah pelaku usaha PETI yang tercatat, dengan hasil menyatakan anggotanya itu tidak melakukan pemerasan.
Namun, pernyataan ini hanya menyentuh satu aspek dari permasalahan yang kompleks. Masyarakat kini bertanya-tanya, mengapa fokus hanya pada dugaan pemerasan, sementara aktivitas PETI dari pelaku PETI yang sudah diperiksa yang jelas-jelas melanggar hukum dan merusak lingkungan seolah luput dari perhatian?
Dampak PETI yang Mengkhawatirkan
Aktivitas PETI tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Hutan-hutan gundul, sungai-sungai tercemar, pasokan air PDAM di Pohuwato juga terganggu akibat PETI, dan kerusakan ekosistem lainnya adalah konsekuensi nyata dari aktivitas ilegal ini. Namun, ironisnya, penegakan hukum terhadap pelaku PETI terkesan lemah dan tidak tegas.
Publik kini menuntut jawaban. Apakah ada upaya melindungi pelaku PETI? Apakah ada praktik ilegal lain yang tidak tersentuh? Atau, apakah Polres Pohuwato memang tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah PETI secara serius?
