Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialPEMKOT GORONTALO

Sekda Kota Gorontalo Minta Tidak Ada Diskriminasi Dalam Pelayanan Publik

×

Sekda Kota Gorontalo Minta Tidak Ada Diskriminasi Dalam Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini

Dulohupa.id- Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya untuk menaikkan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal itu dilakukan salah satunya dengan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dilaksanakan, serta tidak diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid membuka kegiatan Diseminasi kebijakan pelayanan publik dan bimbingan teknologi (Bimtek) penyusunan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), Kamis (10/6).

Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh, agar nanti saat melayani masyarakat bisa dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Harapan saya, kita dapat berupaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, lakukan reformasi pelayanan publik secara menyeluruh baik dari segi kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta sistem dan prosedur yang dipermudah dan tidak berbelit-belit,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat. Dan kenyataannya, saat ini pelayanan publik masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

“Masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa membuktikan kualitas pelayanan publik belum sesuai dengan yang diharapkan,” tandas Ismail.

Saat ini, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemkot sudah  pada tataran baik. Namun, ia mengharapkan dapat lebih ditingkatkan sebab masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Reporter: Yunita Humola