Dulohupa.id – DPRD Provinsi Gorontalo bersama laksanakan rapat paripurna ke-61 dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus (pansus) dan rekomendasi DPRD terhadap permasalahan pertambangan di wilayah Gorontalo, Senin (24/11/2025).
Dalam rapat itu turut dihadiri Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail serta unsur Forkopimda. Namun rapat kemudian ditunda karena sejumlah hal masih terus dirumuskan oleh Pansus.
Usai rapat, Gusnar Ismail kepada awak media mengungkapkan bahwa saat ini pansus pertambangan memerlukan waktu untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
“Tadi disebutkan agar supaya rekomendasinya implementasi bisa dieksekusi jangan sekedar rekomendasi begitu, itu yang diminta mau dirumuskan lagi,” ujar Gusnar.
Gusnar juga menyebut bahwa dalam rapat itu, ketua pansus pertambangan turut mengemukakan soal DBH.
“Itu perlu itu, mungkin pansus bisa merekomendasikan DBH yang kita terima mungkin lebih tinggi dari yang 16 persen sekarang. Mungkin bisa direkomendasi 30 persen biar daerah penghasil ini juga merasakan,” tandasnya.
Selain itu, saat ditanyai awak media soal isu lingkungan di Gorontalo, Gusnar mengatakan bahwa isu lingkungan di pertambangan hanya dapat diselesaikan dengan izin pertambangan rakyat.
“Isu lingkungan terkait pertambangan hanya bisa diselesaikan dengan izin pertambangan rakyat, tidak ada selain itu,” tutupnya.
Reporter: Yayan
