Dulohupa.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).
Langkah strategis ini menandai babak baru penguatan program prioritas nasional, khususnya dalam penataan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan kebijakan perlindungan hak ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di tanah air.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 mengenai pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Keppres Nomor 58/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.
Dalam upacara sumpah jabatan tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah para pejabat yang dilantik, yakni Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidan Ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh.
Usai prosesi pelantikan, Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deang, menegaskan bahwa fokus utama lembaga di bawah kepemimpinannya saat ini adalah efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas program, bukan sekadar mengejar kuantitas.
BGN mengumumkan kebijakan moratorium sementara untuk pembangunan titik dapur baru guna mengevaluasi ketepatan sebaran 27.877 dapur operasional yang saat ini masih mendominasi di Pulau Jawa. Selain itu, langkah refocusing penerima manfaat akan diperketat agar intervensi gizi benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan, bukan sekolah mapan.
“Kami konsen pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target gizi yang diberikan. Di tahun 2026 ini, kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” ujar Nanik kepada awak media.
Nanik juga menambahkan bahwa untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN akan mengoptimalkan skema non-APBN, seperti kemitraan strategis, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, swasta, maupun dana hibah.
Disisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan komitmennya untuk segera memberikan analisis kebijakan komprehensif kepada Presiden. Fokus utamanya mencakup tiga aspek penting: job security (kepastian kerja), income security (kepastian upah layak), dan social security (jaminan sosial).
Said Iqbal menekankan pentingnya reindustrialisasi guna menekan angka PHK di sektor formal, penataan ulang regulasi alih daya (outsourcing), efektivitas pembatasan potongan aplikator ojek online sebesar 8%, hingga perlindungan bagi pekerja informal dan buruh migran.
“Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan, menyerap aspirasi langsung di lapangan, dan meyakinkan bahwa kebijakan negara kembali pada semangat pasal 33 UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Said Iqbal.
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri kabinet yang hadir.
