Dulohupa.id – Realisasi pelibatan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa masih jauh dari target. Pemerintah pusat maupun daerah dinilai masih kurang dalam mewujudkan komitmennya untuk menggunakan produk lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Masih minimnya jumlah produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia membuat berang Presiden Joko Widodo. Ia mengutarakan kekecewaannya lantaran menurutnya sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN masih belum menunjukkan komitmen dalam mendorong produk lokal.
Bahkan di lapangan, menurut pengakuan sang presiden, ia pernah menemukan berbagai produk impor berkedok lokal. Maka dari itu, ia mewanti-wanti semua pihak untuk menekan pembelian produk impor.
“Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun. Agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana nggak salah? Salah besar sekali,” ungkap Jokowi pada Selasa (24/5).
Dari 514 kabupaten/kota, ujar Jokowi, sampai saat ini baru sekitar 46 pemerintah daerah yang memiliki katalog elektronik (e-katalog) mengenai keberadaan produk lokal. Ia pun menyayangkan hal tersebut, pasalnya ia merasa pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah untuk menciptakan e-katalog.
“Sehingga sekali lagi saya minta kepala daerah dan Sekda, ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah, segera masuk ke e-katalog lokal,” tuturnya.
