Scroll Untuk Lanjut Membaca
KOTA GORONTALOPEMKOT GORONTALO

Pemkot Gorontalo Usulkan Ranperda Pajak dan Retribusi yang Baru ke DPRD

197
×

Pemkot Gorontalo Usulkan Ranperda Pajak dan Retribusi yang Baru ke DPRD

Sebarkan artikel ini
Retribusi Pajak
Walikota Gorontalo, Marten Taha saat menyampaikan dan menyerahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Kota Gorontalo yang Baru kepada Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki. Foto: Kris/Dulohupa

Dulohupa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dengan cepat mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak dan retribusi yang baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo.

Ranperda tersebut dimasudkan untuk mengganti perda yang lama, dimana perda yang lama masih diatur oleh undang-undang yang lama pula, yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara saat ini undang-undang yang mengaturnya telah berubah dan diganti dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang menghimpun dan menggantikan dua undang-undang sekaligus yaitu undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta  undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.

“Banyak sekali yang berubah disitu, maka oleh karena itu kami juga harus melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang mengatur hal itu. Hanya memang hambatan kami saat ini, dimana undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini belum ada aturan turunannya berupa peraturan pemerintah yang harus dikeluarkan dan diamanatkan oleh undang-undang, itu yang nanti akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah,” Ungkap Walikota Gorontalo, Marten Taha, Senin (03/04/2023).

Meskipun demikian, Marten Taha mengungkapkan bahwa Proses pembentukan hingga disahkannya peraturan yang dimaksud  hanya diberikan batas waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Sehingga pihak pemerintah Kota Gorontalo dengan segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo.