Untuk Indonesia

Pemkot Gorontalo Resmi Jadi Pemegang Hak Atas Kepemilikan Gedung Nasional

Dulohupa.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo secara resmi menjadi pemegang hak atas tanah dan bangunan Gedung Nasional yang berlokasi di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hal itu setelah Pemkot Gorotalo resmi menerima salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas gugatan yang diajukan oleh Sula Tangahu cs. Amar putusan menjelaskan, menolak permohonan PK dari para pemohon PK.

Putusan Mahkamah Agung  yang bernomor : 1898 K/ Pdt / 2018 tersebut, diterima Wali Kota Gorontalo, Marten Taha dari ketua Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Gorontalo, Harson Abas SH, Rabu, (17/2).

Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Siti Dahlia Syarief mengatakan, bahwa putusan tersebut akan menjadi pegangan pemerintah Kota Gorontalo dalam memanfaatkan tanah dan bangunan Gedung Nasional ke depan.

“Rencananya ke depan bangunan itu akan difungsikan menjadi kantor Pemerintahan Kota Gorontalo. Putusan Peninjauan kembali (PK) menjadi angin segar bagi pemkot untuk lebih leluasa memanfaatkan aset tersebut,” jelas Lia.

Baca Juga:  Rusli Habibie 'Curi' Kesempatan Bertemu Menko Airlangga untuk Bahas Dana PEN

Proses sidang sengketa aset inipun, sempat membuat Pemkot Gorontalo berjuang keras melalui bagian hukum dan tim kuasa hukum. Menurut dia, pada persidangan awal, penggugat memenangkannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Namun karena tidak puas dengan hasil itu, tim Pemkot Gorontalo, mengajukan kasasi yang hasilnya memenangkan pihak Pemkot Gorontalo.

Acara Penyerahan Putusan

Tak berhenti di situ, para penggugat pun kembali melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK atas putusan kasasi. Sialnya, Mahkamah Agung menolak PK pemohon.

“Alhamdulillah, berkat kesungguhan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempertahankan aset Pemkot Gorontalo, akhirnya perjalanan panjang dari perkara Gedung Nasional ini berakhir dengan turunnya putusan PK,” ujar Lia.

Kata Lia, penetapan Pemkot Gorontalo sebagai pemegang aset yang sah, mempunyai dasar, karena mengantongi sertifikat hak pakai yang tercatat di Badan Pertanahan Gorontalo (BPN).

Baca Juga:  Perupa Gorontalo Pamerkan Puluhan Lukisan di Hotel Damhil

“Sebetulnya yang digugat utama itu adalah legiun veteran Gorontalo sebagai pengguna Gedung Nasional. Namun karena Pemerintah Kota Gorontalo sebagai pemilik aset itu, maka secara otomatis menjadi tergugat II dalam perkara ini,” ucap Lia.

Meski begitu, kepada pihak penggugat, Lia tetap akan selalu menjalin hubungan silaturahmi, jika ingin menanyakan lebih jelas terkait masalah tersebut. Ia mempersilahkan pihak penggugat menghubungi bagian hukum sekretariat daerah Kota Gorontalo.

Sebelumnya, telah terbit Putusan Mahkamah Agung yang dalam amar putusan tingkat kasasi yang diajukan oleh pemerintah Gorontalo menyebutkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 28/PDT/2017/PT GTO tanggal 1 Februari 2018 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Gorontalo Nomor : 15/pdt.G/2017/PN Gto tanggal 12 oktober 2017.

Redaksi

Comments are closed.