Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINENASIONALPERSPEKTIF

Pemberian Izin Tambang untuk Ormas, Arah Pengelolaan Tambang Kian Liberal

74
×

Pemberian Izin Tambang untuk Ormas, Arah Pengelolaan Tambang Kian Liberal

Sebarkan artikel ini
Tambang Ormas
Ilustrasi: Alat berat Ekskavator saat beraktivitas di tambang emas. Dok: Dulohupa

Penulis : Ayu Moidady (Mahasiswa & Aktivis Dakwah Kampus)

Belum lama ini pemerintah telah mengesahkan peraturan baru di bidang pengelolaan pertambangan yang berisi persetujuan pemerintah tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Bahkan pemberian izin tersebut tidak tanggung-tanggung yakni disebut sebagai pemberian WIUPK secara prioritas. Bila biasanya ormas mengurusi soal keagamaan, pendidikan atau sosial kemasyarakatan, kini ormas keagamaan boleh ikut mengelolah pertambangan di Indonesia.

Izin penambangan untuk ormas, resmi berlaku pada tgl 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan juga 30 Mei 2024. Peraturan itu tertera pada PP No. 25/2024 tentang Perubahan atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan adalah wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

Aturan khusus WIUPK secara Prioritas kepada ormas keagamaan ini spesifik tercantum pada Pasal 83A PP No.25 tahun 2024 adalah :

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

2. WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.

3. Ketiga, IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.