Dulohupa.id- Wali Kota Gorontalo, Marten Taha yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Bidang Pemerintahan dan Otonomi, akan memperjuangkan dana kelurahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dana kelurahan sendiri merupakan salah satu program yang menjadi rekomendasi APEKSI pada rapat perdana Dewan Pengurus Pusat APEKSI di Kota Gorontalo.
Marten Taha pun menjelaskan, bahwa kota-kota di Indonesia termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut. Karena selain mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses.Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya di tingkat kelurahan. Kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri. Gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan.
Tidak hanya itu saja, dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya. Menurut saya, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo,” ujar Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, saat mengutip penyampaian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI pada konferensi pers usai rapat Sabtu (06/3) kemarin.
Kata Marten, hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI. Ia mengakui di masa pandemi COVID-19, perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Padahal, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kartu Keluarga calon penerima bantuan.
“Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update. Dan Alhamdulillah, apa yang APEKSI rekomendasikan kepada Kemensos RI, mendapat respon dan tanggapan positif dari Menteri Sosial RI, Ibu Risma. Di mana persoalan data penerima bantuan, dijadikan prioritas utama,” ungkap Marten.
Selanjutnya mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, dan pendidikan
“Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut,” ungkap Marten.
Terakhir mengenai pelaksanaan Pilkada serentak. Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024. Kaitan dengan Pilkada ini APEKSI meminta Pemerintah Pusat lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak kepada masyarakat. Selain itu pula, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilitas pada bidang IT di setiap KPU daerah.
“Edukasi dan sosialisasi masyarakat sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak. Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah. Tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” jelas Marten.
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI, dua diantaranya hadir secara daring. Selain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima arya dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha.
Rapat itu juga turut dihadiri oleh, Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, Abdullah Abu bakar, Wali Kota Kediri, Maulan Aklil, Wali Kota Pangkalpinang, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Kemudian SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau, Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, Khairul, Wali Kota Tarakan, Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon. Sementara secara daring hadir Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.
Reporter: Tim
