Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Masa Pandemi, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tak Mau Ambil Resiko Jalankan Tahapan Tanpa APD

Dulohupa.Id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, tidak mau mengambil resiko dalam menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimasa Pandemi Covid-19, tanpa adanya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Pasalnya pelaksanaan Pilkada saat ini adalah Pilkada Bersyarat dimana harus lebih mengutamakan Protokol kesehatan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili saat ditemui diruang kerjanya, senin (22/6). Wahyudin mengatakan, bagian dari protocol kesehatan itu adalah penyediaan APD bagi penyelenggara pemilihan yang akan melaksanakan baik KPU maupun Bawaslu, sampai ketingkat yang bawah.
Sehingga menurut Wahyudin, secara teknis regulasi mensyaratkan, Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan, mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah daerah, dan ini sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

“Jadi semuanya sudah kami lakukan, Rinciannya sudah kami ajukan ke pemerintah daerah, senilai 1.8 Miliar. Oleh pemerintah sendiri dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, maka usulan ini diteruskan ke pemerintah pusat. Namun sampai dengan hari ini kami belum menerima anggaran untuk penyediaan APD tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wahyudin mengatakan, pihaknya saat ini bukan tidak ingin melakukan tahapan, hanya saja Bawaslu tak ingin mengambil resiko, dengan kemunculan klaster penyelenggara Pemilu atau Pilkada nantinya.

“Kita tidak ingin penyakit ini saling menularkan. Oleh karena itu butuh perhatian dari pemerintah. Karena Kemendagri itu menyampaikan dibeberapa kesempatan, sekiranya ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka kami berharap agar pemerintah dapat menyediakan APD yang standar, dan bukan dalam bentuk pakaian seperti astronot,” tambahnya.

Olehnya, Wahyudin mengungkap, sebagai penyelenggara Pilkada, pihaknya akan berterima kasih jika, pemerintah daerah bisa memberikan fasilitas.

“Pada dasarnya kami pihak penyelenggara Pilkada siap melaksanakan teknis pengawasan, akan tetapi kami juga tidak ingin mengambil resiko, potensi penularan covid-19 ini,” tutupnya. (Dhedy)