Dulohupa.id- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli lingkungan mendatangi kantor Bupati Bone Bolango siang kemarin, Rabu (28/7/2021). Dengan pelantang suara, seorang orator aksi demonstrasi, Glendi Husain mempertanyakan izin pertambangan batu hitam di wilayah Suwawa Timur, Bone Bolango.
“Tambang ilegal yang berada di Suwawa Timur itu tidak mempunyai izin. Maka kami hadir di tengah Bupati yg terhormat. Kami Meminta kejelasan izin tambang tersebut,” ucap Glendi.
Kata dia, polemik pertambangan batu hitam tersebut sudah berlangsung lama. Karena itu, ia meminta agar Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, turun langsung dan segera menyelesaikan persoalan tambang tersebut.
“Bapak bupati langsung harus turun, menyelesaikan masalah tambang batu hitam ini” lanjut Glen.
Tak ingin kondisi semakin panas, Hamim Pou lantas menemui massa aksi tersebut. Dalam kesempatan itu, Hamim menyampaikan untuk segera menyurati PT Gorontalo Mineral, karena memang aktivitas pertambangan itu berada di kawasan perusahaan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan menyurati Provinsi Gorontalo, untuk membicarakan masalah tersebut. Bahkan katanya, pihaknya telah menyurati Menteri ESDM.
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pihak Gorontalo Mineral harus duduk bersama-sama, (menyelesaikan masalah ini) tentu didukung juga oleh teman-teman TNI/Polri,” ungkap Hamim.
Kata dia, pihaknya sebelumnya telah mengetahui persoalan tambang tersebut, bahkan telah melakukan rapat dengan forkopimda, juga ketua DPRD Bone Bolango. Katanya, pertambangan tersebut, rata-rata masih dinikmati oleh sekelompok orang saja, apalagi transaksinya setiap hari kata dia, sudah mencapai ratusan miliar.
“Karena itu, kita akan duduk bersama, tidak boleh ini yah, sesuai apa yang di Undang-Undang Dasar, Bumi air itu dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.
“Karena ini terus terang negara juga rugi, kalau dokumen-dokumennya tidak jelas, keluar dari pelabuhan,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, kewenangan pertambangan, kini tidak lagi di pemerintahan kabupaten, melainkan sudah di pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat.
“Tolong bersabar, apa yang kalian perjuangkan hari ini, itu juga perjuangan kami. Kami berharap pemerintah daerah harus mendapatkan bagian dari kegiatan pertambangan ini tentu dengan cara-cara yang baik,” jelasnya.
“Tolong adik-adik mengawal, mengingatkan kami tentang hal ini. Semua Insyaallah untuk kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Dan kita harus bela kepentingan rakyat,” tutupnya.











