Dulohupa.id – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Bone Bolango Provinsi Gorontalo menggelar rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Selasa (18/10/2022).
Rapat kordinasi itu dihadiri perwakilan Dirjen Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), dinas lingkungan hidupd an kehutanan Provinsi Gorontalo, unsur TNI dan polisi, UPT kementerian kehutanan, dinas perikanan dan kelautan, akademis serta LSM.
Kasubdid Rehabilitasi Mangrove Kementerian LHK, Giri Suryanta menjelaskan, koordinasi KKMD bertujuan untuk menghimpun pendapat dalam langkah pengelolaan dan pelestarian Mangrove di daerah.
Kata Giri, kepengurusan kelompok kerja Mangrove sudah diatur dari tahun 2016 dalam strategi pengelolaan Mangrove.
“Revitalisasi Mangrove tentunya harus ada strategi mencapai visi bersama terutama visi dari pemerintah pusat, kepala daerah maupun Gubernur,” jelas Giri.
Adapun Strategi pengelolaan hutan Mangrove Provinsi Gorontalo sebagai berikut:
– Meningkatkan fungsi koordinatif dan konsultatif KKMD Gorontalo dengan Pokja Mangrove Nasional
– Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi lain atau mitra strategis seeprti TNI angkatan AL/AD, Universitas, Asosiasi, LSM, lembaga dan instansi terkait.
– Memperkuat database Mangrove serta dapat dibagi pengelolaannya agar tidak tumpang tindih
– Perlunya memasukan pengelolaan ekosistem mangrove dalam RPJMD dan dialokasikan kedalam APBD untuk menjadi program prioritas.
– Penanaman dan rehabilitasi mangrove melibatkan masyarakat. Modelnya masyarakat terlibat dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove berbasis konservasi.
– Meningkatkan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal masyarakat konservasi daerah pesisir
– Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggungjawab
– Mendorong KKMD untuk mengidentifikasi masyarakat yang aktif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan mangrove
– Patroli, perlindungan hutan dan pengamanan kawasan hutan Mangrove
– Pengendalian, pemantauan dan evaluasi
Di tempat yang sama, Kepala BPDASHL Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Heru Permana mengatakan, penguatan KKMD terus dilakukan dan perlu didorong. Sehingga kerjasama dan sinergi antar pihak dalam pengelolaan Mangrove dapat dioptimalkan.
Heru mengatakan, ekosistem mangrove memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama melindungi dari dampak perubahan iklim.
Peran KKMD, kata Heru, untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sehingga pengelolaan Mangrove, tidak hanya menjadi tanggungjawab KLHK dan BPDAS.
“Agar pengelolaan Mangrove dilakukan secara optimal, maka dibantu adanya peran KKMD yang diharapkan dapat membantu pemerintah,” jelas Heru.
Sementara, Kabid PHR Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Hoerudin mengungkapkan, luas Potensial Mangrove di Provinsi Gorontalo mencapai 11.000 Hektare. Kawasan Mangrove itu berada di hutan lindung dan Konservasi cagar alam.
Berdasarkan data yang ada, kata Hoerudin, kawasan Mangrove didalamnya ada tambak perikanan.Namun sebagian Tambak dikelola secara optimal, tapi banyak juga tidak produktif. Artinya tambak-tambak berada di kawasan hutan Mangrove didorong untuk Direhabilitasi dengan melibatkan masyarakat.
“Jadi kawasan Mangrove yang harus direhabilitasi saat ini hampir 3000 hektare. Tapi untuk memperbaikinya kita harus melakukannya secara bertahap,” ucapnya.
Diharapkan tambak di Provinsi Gorontalo yang saat ini masih optimal dipertahankan. Sedangkan tambak yang rusak diperbaiki dengan mengolalahnya berdasarkan aturan yang ada.
“Kendala selama ini dalam pengelolaan Mangrove adalah terutama anggaran, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan terutama masyarakat pesisir di kawasan hutan Mangrove. Sehingga memberikan kehidupan kepada masyarakat secara ekonomi dan ekologi,” pungkasnya.
Reporter: Yono/Dulohupa
