Dulohupa.id – 13 hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya tekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa (Kades).
Hal tersebut diungkapkan Bima kepada awak media pada Kamis (14/11/2024), saat dirinya meninjau pelaksanaan pelayanan rekam cetak e-KTP di salah satu sekolah di Gorontalo.
“Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan edaran yang mengiyakan tentang prinsip netralitas, semua ASN dan juga kepala desa itu prinsipnya harus netral,” tegasnya.
Bahkan kata Bima, jika nanti ada masyarakat yang mendapati indikasi-indikasi pelanggaran prinsip netralitas agar bisa dilaporkan.
“Nanti bisa dilaporkan ke Bawaslu, akan ditindak oleh Bawaslu. Nanti kemudian Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti temuan dari Bawaslu,” ucap Bima.
Sementara terkait sanksi yang bisa saja didapatkan pelanggar, menurutnya ada beberapa hal.
“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada, bisa teguran secara lisan, kemudian tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tatap,” jelasnya.
Reporter: Yayan
