Penulis: Dr.Funco Tanipu., ST,. M.A
(Koordinator Desk Pilkada Nahdlatul Ulama Gorontalo)
Hari ini Rabu 27 November 2024, kita diharuskan untuk memilih calon kepala daerah. Total ada 26 pasangan calon baik di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap orang Gorontalo yang memiliki hak pilih, hanya biasa memilih dua kandidat yakni untuk level Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Artinya, untuk menentukan pilihan, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 – 2 jam untuk bias membaca, menelaah dan menentukan pilihan.
Pertanyaannya, apakah memilih itu mudah? Bisa disebut mudah, bisa juga sulit. Mudah jika misalnya hanya karena mendengar perintah atau arahan orang lain, mudah karena yang penting sudah mendapatkan “sesuatu” sebagai imbalan, siapa pun dia langsung dipilih. Akan sulit jika seorang pemilih menginginkan daerahnya semakin maju, bukan semakin mundur pembangunannya.
Tapi, untuk seorang pemilih berkewajiban tahu siapa yang akan dia pilih. Untuk memudahkan dalam memilih, saya membagi tiga variabel yang bias dijadikan instrument untuk membantu memilih. Dalam memilih harus ada rumusnya, rumusnya ada pada beberapa variable yakni Rekam Jejak (RJ), Kemampuan Diri (KD) hingga Gagasan dan Pengetahuan (GP) setiap kandidat. Dari tiga hal tersebut, bisa diurai secara lebih rinci sebagai berikut ;
Faktor Rekam Jejak
Jika ia petahana, maka cek dan lihat secara detail kinerjanya dalam periode tersebut. Periksa detail apa yang dialakukan selama menjabat, jangan sampai “tidak ada yang rakyat dapa rasa”. Cek secara detail melalui internet (bias lewat google) namanya dan apa yang telah ia kerjakan selama ini, khususnya mengenai daerah yang ia pimpin. Periksa media sosialnya, apakah dia punya akun yang diakelola khusus atau dikelola tim, bagaimana interaksi dengan masyarakat dan apakah ada rilis kinerja selama dia menjabat. Lihat dan periksa foto-foto kegiatannya. Hitung berapa kali dia berbicara di media, apa gagasannya, terealisasi atau tidak gagasan dan ucapannya itu? Dan apakah gagasan dia saat kampanye tertuang dalam dokumen perencanaan hingga bisa diimplementasikan. Lihat pula bagaimana ia mengelola gajinya, apakah dia transparan dengan gajinya selama ini? Cek apakah dia sudah melaporkan LHKPN ke KPK? Apa dia pernah publikasi kekayaannya? Dan, yang paling penting, apakah selama dia menjabat apakah rakyat puas atau tidak dengan dirinya, apakah ada kebijakan yang buruk untuk rakyat, hingga apa “kerusakan” yang ia buat selama menjabat.
