Gorontalo Utara – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan keamanan wilayah maritim melalui dukungan terhadap rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan fasilitas strategis tersebut. Kehadiran kantor Bakamla RI dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta menjaga keamanan wilayah perairan, khususnya di kawasan utara Indonesia.
Dukungan itu disampaikan dalam rapat koordinasi strategis yang berlangsung di Manado, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Gorontalo Utara, serta Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Bakamla RI. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pengadaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor Bakamla RI.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Gusnar Ismail langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo untuk melakukan peninjauan dan identifikasi awal terhadap lokasi yang direncanakan.
Instruksi tersebut ditindaklanjuti pada Jumat (30/10/2026), dengan menurunkan tim teknis guna mengidentifikasi kondisi geografis, aksesibilitas infrastruktur, serta status kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto, mengatakan Gubernur Gusnar Ismail menyambut baik rencana pembangunan kantor Bakamla RI dan meminta agar tahapan persiapannya segera ditindaklanjuti.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” ujar Aries.
Berdasarkan hasil identifikasi awal Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan kantor Bakamla RI memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi atau kurang lebih lima hektare. Lahan tersebut berada di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, dengan status kepemilikan saat ini merupakan tanah milik perorangan.
Dari aspek infrastruktur, lokasi tersebut telah memiliki akses jalan dengan konstruksi paving, lapen, maupun aspal AC-WC. Selain itu, terdapat pengerasan jalan sepanjang 300 meter yang mendukung akses menuju kawasan rencana pembangunan.
Adapun total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Dari jumlah tersebut, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang masih memerlukan penanganan dan peningkatan kualitas agar aksesibilitas menuju kawasan dapat lebih optimal.
Aries juga menjelaskan bahwa secara geografis, lokasi pembangunan berada tidak jauh dari Pantai Minanga di sisi timur. Kawasan sekitarnya turut memiliki zona mangrove yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap.
Menurutnya, berbagai aspek teknis tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi awal untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum memasuki tahapan pengadaan tanah dan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut, termasuk melakukan koordinasi dengan para pemilik lahan. Seluruh tahapan pengadaan tanah akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengedepankan prinsip transparansi dan kepastian hukum.
Pembangunan kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara di wilayah perairan utara Gorontalo. Selain meningkatkan kapasitas pengawasan dan keamanan laut, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap rencana ini sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengambil bagian pada upaya penguatan keamanan maritim nasional.
