Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyiapkan langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan yang dipicu kemarau panjang. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Restoran Angelato, Kota Gorontalo, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh unsur Forkopimda menyepakati penetapan status tanggap darurat kekeringan di Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah serta laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan informasi BMKG, kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November 2026. Kalaupun hujan turun, intensitasnya diperkirakan tidak merata dan hanya terjadi di sejumlah wilayah.
“Seluruh Forkopimda sudah bersepakat tadi bahwa Gorontalo sudah memasuki tanggap darurat kekeringan. Dasarnya sudah ada tiga kabupaten dalam posisi siaga darurat, satu kabupaten sudah tanggap darurat dan itu memenuhi syarat untuk kita menetapkan Provinsi Gorontalo dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Gusnar.
Menurut Gusnar, kondisi kekeringan harus ditangani secara bersama-sama. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan mengarahkan penanganan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas adalah ketersediaan air bersih. Kemarau panjang dikhawatirkan semakin mempersempit sumber air yang dapat dimanfaatkan warga. Karena itu, pembangunan sumur bor dipandang sebagai salah satu solusi untuk menyediakan sumber air alternatif di wilayah yang mengalami kekurangan air.
Rencana pembangunan sumur bor tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta para bupati untuk menentukan titik lokasi yang paling membutuhkan.
Di tengah kondisi cuaca yang kering, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo jug mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Ia secara khusus meminta masyarakat berhati-hati ketika membakar sampah. Api tidak boleh ditinggalkan sebelum dipastikan benar-benar padam.
“Kalau terpaksa membakar sampah, harus ditunggu sampai betul-betul apinya mati,” tegas Widodo.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan maupun hutan dengan cara membakar. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya berpotensi memperparah bencana kebakaran di tengah kondisi kering, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum.
“Sangat dilarang membuka lahan atau hutan dengan cara membakar karena ini kena unsur pidana dan akan dipidanakan,” tegasnya.
Selain ancaman kebakaran, Widodo juga meminta masyarakat menghemat penggunaan air. Menurutnya, keterbatasan sumber air selama musim kemarau perlu disikapi dengan penggunaan air secara bijak.
Pemerintah pun didorong untuk memperkuat ketersediaan sumber air cadangan, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di daerah yang terdampak kekeringan.
Rencana pembangunan sumur bor tersebut mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai (BWS), yang disebut telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan sejumlah sumur bor.
Pelaksanaan pembangunan nantinya akan turut diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sementara penentuan titik pembangunan akan dikoordinasikan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan para bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta tingkat dampak kekeringan di masing-masing wilayah.
Dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan, pemerintah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ancaman kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan November menjadi perhatian serius pemerintah. Penyediaan air bersih, penghematan penggunaan air dan pencegahan kebakaran kini menjadi bagian dari langkah bersama menghadapi kemarau panjang di Gorontalo.
