Untuk Indonesia

Dua Perusahaan Sawit di Gorontalo Diduga Melanggar Kerja Sama Kemitraan

Kata Bony, perusahaan sawit kerap kali mengesampingkan transparansi dalam proses menjalin kerja sama kemitraan dengan masyarakat.

Dulohupa.id–Dua perusahaan sawit di Gorontalo diduga melanggar kerja sama kemitraan dengan masyarakat. Dua perusahaan itu adalah PT Agro Artha Surya (PT AAS) dengan masyarakat di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan PT Wira Sawit Mandiri (WSM) dengan masyarakat di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

“Konflik kemitraan sering kali dipicu oleh tidak terbukanya perusahaan sawit dalam  kerja sama pembangunan kebun sawit plasma dengan masyarakat,” ujar Bony, Staff Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch.

Kata Bony, perusahaan sawit kerap kali mengesampingkan transparansi dalam proses menjalin kerja sama kemitraan dengan masyarakat. Seperti yang dialami oleh masyarakat Desa Pangea dengan PT. AAS.

“Petani plasma hingga saat ini belum mengetahui status lahan mereka, serta mereka juga tidak mengetahui soal kejelasan batas-batas antara lahan inti dengan plasma,” ungkapnya.

Tak hanya itu, terang Bony, petani plasma juga tidak mendapatkan hak yang sebagaimana tertera dalam perjanjian awal atau MOU (Memorandum of understanding). Dari perhitungan biaya produksi juga tidak diinfokan secara jelas oleh pihak perusahaan, sehingga berakibat pada hitungan panen dan pendapatan yang mereka terima dari pihak perusahaan menjadi tidak jelas.

“Petani yang awalnya dijanjikan akan memperoleh penghasilan sekitar 1.3 juta per bulan, namun bentuk realisasinya hanya rata-rata di angka 22 ribu saja per bulan. Sangat miris melihatnya, ini sangat tidak sepadan,” jelas Bony.

Bony juga menjelaskan, dugaan pelanggaran lainnya juga terjadi di Pohuwato. Dugaan pelanggaran itu terjadi pada pelaksanaan kemitraan di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato oleh PT. Wira Sawit Mandiri (PT. WSM).

Menurut Bony, pihak perusahaan telah memulai aktivitas membuka kebun masyarakat  bahkan tanpa dilakukannya penandatanganan MOU kerja sama kemitraan perkebunan plasma dengan masyarakat setempat.

“Tindakan perusahaan yang telah  melakukan kegiatan tanpa adanya landasan hukum yang jelas adalah sebuah kesalahan besar, jelas masyarakatlah yang menjadi korban dari proses kotor seperti ini,” tegasnya.

Bahkan, awal kehadiran perusahaan di wilayah tersebut diwarnai dengan tindakan intimidasi oleh perusahaan.

“PT.WSM mengancam masyarakat yang menolak kehadiran mereka dan tidak menyerahkan lahan akan dilakukan penarikan lahan secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun,” tutur Bony.

Selanjutnya->

Comments are closed.