Dulohupa.id – Komisi III DPRD Kota Gorontalo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi guna memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
Anggota Komisi III, Totok Bachtiar, menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi dan mencari solusi kreatif.
“Bukan hanya Kota Gorontalo yang terdampak, hampir semua daerah mengalami hal serupa. Tapi kita tidak boleh pasrah. Pemerintah harus tetap optimis, bekerja, dan mencari solusi untuk masyarakat,” ujar Totok.
Ia menambahkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan berbagai instansi vertikal, seperti Balai Sungai, Balai Jalan, Balai Prasarana, serta kementerian terkait, guna mendukung program pembangunan yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Meski tahun anggaran 2026 tidak akan memberikan ruang besar bagi pembangunan daerah, kabar baik datang dari sektor pengendalian banjir. Totok memastikan bahwa Balai Sungai telah mengalokasikan dana sekitar Rp40 miliar untuk proyek penanganan banjir di Kota Gorontalo.
” Anggaran tersebut akan difokuskan pada dua kawasan sungai yang menjadi titik rawan banjir, yaitu Sungai Bulango, yang melintasi wilayah Kota Barat dan Dungingi, serta Sungai Bone, yang berada di kawasan Dumbo Raya dan Kota Timur” ujar Totok.
Selain dari Balai Sungai, Balai Jalan juga berencana melakukan perbaikan dan pelebaran Jalan Agus Salim, termasuk pembangunan sistem drainase baru untuk mengatasi genangan air yang sering terjadi di wilayah tersebut.
“Kami berharap tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan banjir di Kota Gorontalo. Kerja sama dengan instansi pusat seperti balai-balai teknis sangat penting agar penanganan bisa maksimal,” kata Totok.
Totok menegaskan, langkah kolaboratif ini merupakan bagian dari upaya DPRD dan Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
Ia juga menekankan agar seluruh OPD meniru semangat inovatif kepala daerah yang mampu menggerakkan program-program strategis meski dalam keterbatasan anggaran.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Dengan kerja sama yang baik dan kreativitas dari para OPD, kita tetap bisa menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Totok.
Reporter: Maya
