Dulohupa.id – DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang kesenjangan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang ada di PT Tri Jaya Tangguh.
Rapat tersebut dilaksanakan komisi gabungan DPRD Kabupaten Gorontalo di ruang dulohupa yang dihadiri oleh Dinas Ketenagakerjaan dan PT Tri Jaya Tanguh, Senin (10/4/2023).
Ketua Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa menyebutkan, rapat itu dalam rangka untuk mengecek tunjangan THR bagi pekerja yang ada di masing-masing perusahaan.
“Tidak hanya PT Tri Jaya Tangguh yang kami undang. Semua perusahaan yang ada di kabupaten Gorontalo kami lakukan pengecekan terkait dengan edaran Pemerintah Pusat kemudian dengan edaran Bupati Gorontalo soal THR,” ujar Iskandar Mangopa
Kata Iskandar, dirinya mengecek sudah sejauh mana kesiapan perusahaan dalam membayarkan THR pekerja. Apalagi yang ada di PT Tri Jaya Tangguh yang berada di wilayah Isimu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
“Sebagaimana yang disampaikan Nakertrans bahwa yang ada di Tri Jaya Tangguh 1 itu karyawan ada kurang lebih 300an. Sebelum ada pemutusan kerja atau PHK, mereka berhak menerima THR,” kata Iskandar.
Umumnya lanjut Iskandar, yang menjadi fokus dalam rapat itu tentang nasib mereka pekerja yang tengah di PHK. Artinya, bukan keinginan dari pekerja untuk tidak ingin bekerja.
“Yang pingin kami ketahui bagaimana nasib mereka dalam waktu dekat ini. Kira kira bisa tidak memperoleh kewajiban perusahaan untuk setiap tahunnya membayar THR,” tanya Iskandar dalam RDP.
Sementara, Ety Sinaga, selaku Human Resource Development (HRD) PT Tri Jaya Tangguh, menerangkan soal kesiapan mereka dalam waktu dekat ini untuk hitungan THR kepada pekerja mereka termasuk kepada pekerja yang tengah di PHK.
“Kalau untuk hitungan THR kita sudah siapkan pak. Tidak niatnya kita untuk tidak bayar THR untuk pekerjanya. Ini sudah didiskusikan langsung. Jadi artinya, kesiapan kita untuk THR kita sudah siap,” kata HRD Ety Sinaga.
Reporter: Herman Abdullah
