Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Diperiksa Bawaslu Terkait Pembagian Sembako, Begini Klarifikasi Rustam Akili

Dulohupa.id – Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap Rustam Akili, terkait kegiatan pembagian sembako yang ia lakukan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo beberapa waktu yang lalu. Sebab, sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah tersebut, ia dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada masyarakat.

Namun, dalam pemeriksaan yang berlangsung satu jam itu, Rustam menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pribadi Rahmat Gobel (APRG), dan dibagikan tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo, melainkan kepada hampir seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bahkan menurutnya, saat ini masih ada banyak bantuan serupa yang akan dibagikan. Rencananya, pada Sabtu (05/09) pihaknya akan menyalurkan bantuan ke masyarakat Gorontalo Utara.

“Ini murni menggunakan dana APRG tidak menggunakan anggaran pemerintah. Bantuan seperti ini sudah lama dilakukan oleh keluarga Rahmat Gobel. Hanya saat ini secara kebetulan saya mencalonkan diri sebagai calon Bupati dari Partai Nasdem sehingga ini dipolitisir,” ungkap Rustam usai menjawab 17 pertanyaan pihak bawaslu di aula Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Jumat (4/9).

Meski  begitu kata Rustam, secara pribadi dan kelembagaan dirinya mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh bawaslu, yakni melakukan pemeriksaan sejak dini, sebelum terjadi kecurangan dan persoalan dalam pelaksaan Pilkada nantinya.

“Saya berharap hal ini dilakukan terhadap seluruh pasangan calon, sehingga demokrasi khususnya di Kabupaten Gorontalo bisa berjalan dengan baik. Jangan nanti sudah terjadi permasalahan, baru ditindak lanjuti,” ujarnya.

Sebetulnya, pasangan calon atau juga tim kampanye bahkan orang per orang itu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak lain untuk memengaruhi agar mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Larangan itu bahkan diikuti oleh sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut ditulis bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

Selain pemberi, pemilih yang dengan sengaja menerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

Reporter: Dedi Henga
Editor : Wawan Akuba