Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Diduga Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 5 Anggota Bawaslu Akan Diperiksa DKPP Besok

Dulohupa.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan kepada sejumlah anggota Bawaslu Pohuwato dan Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), yang tercatat dengan nomor perkara 90-PKE-DKPP/IX/2020. Sidang tersebut akan digelar besok, pada Jumat (25/9/2020) pukul 09.00 WITA, di kantor KPU Provinsi Gorontalo.

Perkara ini diadukan oleh mantan staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wahyudin A. Gobel, terhadap lima penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato, dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Adapun kelima teradu tersebut adalah Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmawati Sulaiman serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, yaitu Zubair S. Mooduto, Rahmawaty Dj Pahabu, dan Ramlah. Sedangkan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah Ketua Bawaslu, Jaharudin Umar.

Dalam aduannya, Wahyudin mendalilkan bahwa para teradu telah memberhentikan dirinya tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu.

Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Ketua Bawaslu Pohuwato, Zubair S. Mooduto mengatakan, bahwa dirinya dan beberapa anggota Bawaslu Pohuwato sudah siap menghadiri sidang tersebut.

“Kami sudah siap menghadiri proses persidangan besok. Dan akan menerima semua putusan dalam persidangan tersebut,” kata Zubair kepada wartawan Dulohupa.id via telepon, Kamis (24/9/2020).

Zubair juga menjelaskan, hasil yang akan keluar dari persidangan besok bersifat mutlak dan Bawaslu Pohuwato (sebagai teradu) akan menerima semua putusan.

“Apapun putusan dari DKPP besok itu sudah final dan mengikat, jadi tidak akan ada upaya hukum lainnya terkait putusan dari hasil persidangan nanti,” ujar Ketua Bawaslu Pohuwato.

Sementara sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Kata Bernad juga, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” jelasnya.

Lanjut Bernard, bahwa sidang pada Jumat besok akan dipimpin oleh anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo.

“Sidang pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,” tambahnya.

Reporter: Zulkifli Mangkau
Editor  : Wawan Akuba