Dulohupa.id – Aliansi mahasiswa gelar demonstrasi tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera di depan Rumah Dinas (Rudis) Gubernur Gorontalo, Senin (01/07/2024).
Masa aksi yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyak Gorontalo tersebut, merupakan gelaran unjuk rasa jilid ke-2, yang sebelumnya pada Kamis (27/06/2024) kemarin juga menyuarakan penolakan.
Para pendemo menuntut untuk pemerintah Gorontalo bisa bersama-sama dalam menolak RUU TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran dan PP nomor 21 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai membahayakan demokrasi.
Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa kemudian memaksa masuk ke dalam Rudis Gubernur hingga aksi dorong-dorongan tak terhindar antara masa aksi dan petugas. Sebabkan pintu pagar rudis roboh, pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksi pembakaran ban di depan Rudis Gubernur.
Hingga berakhirnya aksi demonstrasi, mass tak juga tak bertemu dengan orang yang ingin ditemui yakni Penjabat Gubernur Gorontalo.
“Kami mahasiswa Gorontalo, sangat kecewa dengan apa yang kami dapatkan bahwa Pejagub (Gorontalo) telah kami datangi, juga tidak mau atau tidak beritikat baik untuk mendatangi masa aksi,” ujar Korlap, Harun Alulu.
“Dengan ini kami Pusat Perjuangan Rakyak Gorontalo tetap menolak RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Penyiaran, serta mendesak Pemprov Gorontalo untuk mencabut kebijakan publik yang tidak pro rakyat yaitu kebijakan pemerintah tentang Tapera,” tegasnya.
Korlap mengungkapkan, massa akan tetap mengelar aksi sampai petisi mereka ditandatangani oleh Pj Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Reporter: Yayan
