Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Catatan 6 Bulan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Dulohupa.id – Sudah enam bulan sejak pemerintah secara resmi mengakui adanya kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dalam waktu tersebut, telah terjadi ribuan kematian, yang ratusan di antaranya adalah tenaga kesehatan (nakes). Sebagian korban adalah saudara, kerabat, dan sahabat. Setiap korban punya kisah dan relasi sosial. Sehingga mereka tidak hanya sebatas angka-angka kemarian semata.

Sementara negara-negara tetangga berhasil menekan dan mengendalikan kurva pandemi dan perlahan bangkit kembali, angka kasus di Indonesia justru terus meningkat. Setiap hari semakin banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang gugur dalam menjalankan tugas. Namun sampai hari ini, situasi pandemi di Indonesia belum juga membaik, malahan kian mengkhawatikan. Jangankan enam bulan, menginjak bulan keempat saja, angka resmi kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah melampaui jumlah kasus di China, yang sebetulnya merupakan episenter awal wabah COVID-19.

Laporcovid-19 sebagai koalisi warga yang concern terhadap hak asasi warga, dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19, setidaknya memiliki beberapa catatan enam bulan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Pertama, data kematian yang dilaporkan pemerintah masih belum mengacu pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait pelaporan korban untuk menyertakan seluruh data terduga dan terkonfirmasi COVID-19. Setidaknya sejak bulan Mei 2020, data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2.5–4.2 kali lipat dari angka kematian terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR.

Kedua, pemerintah belum membuka data statistik COVID-19 secara transparan ke publik, di antaranya terkait jumlah tes berbasis PCR di tiap kabupaten dan kota, sehingga masyarakat tahu tentang situasi di daerahnya dengan lebih baik. Selain itu, zonasi wilayah mestinya dibangun dari jumlah pemeriksaan yang memadai. Kriteria Zona Hijau atau Zona Tidak Terdampak, tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, perlu dievaluasi karena dapat memberikan rasa nyaman ‘semu’ dan menurunkan kewaspadaan masyarakat. Pemerintah hendaknya memastikan suatu wilayah tidak terdampak COVID-19 dengan membuktikan bahwa penelusuran kontak dan pelaksanaan tes PCR sesuai dengan rekomendasi WHO. Karena selain meningkatkan jumlah tes, jangkauan test juga harus diperluas, termasuk memeriksa orang tanpa gejala, sehingga sirkulasi penularan bisa diputus.

Keempat, laporcovid-19 juga melakukan pemantauan kematian tenaga kesehatan yang terus meningkat. Tak hanya menghadapi risiko penularan yang kian tinggi, laporcovid-19 juga menerima laporan tentang maraknya stigmatisasi yang dialami tenaga kesehatan. Survei yang laporcovid-19 lakukan terkait stigmatisasi, terhadap penyintas COVID-19, baik dari kalangan nakes maupun masyarakat umum juga menunjukkan, lebih dari separuhnya mengalami stigma. Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran. Oleh karena itu, LaporCovid-19 harap semua pihak, utamanya pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini, karena stigma bisa memperdalam dampak pandemi.

Kelima, di tengah peningkatan positiviy rate dan penambahan kasus harian yang mencapai ribuan orang, saat ini sekolah dan sejumlah kegiatan ekonomi dibuka. Ini berisiko memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan. Laporcovid-19.org, menerima banyak laporan dari guru-guru dan orang tua terhadap risiko penularan di sekolah ini. Bahkan, banyak sekolah yang telah menjadi kluster baru, termasuk pondok pesantren. Padahal, Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus COVID-19 pada anak-anak dan tingkat kematian karena COVID-19 lebih tinggi dari kebanyakan negara lain.

“Berdasarkan data-data dan laporan yang kami terima, kami berharap Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meninjau ulang kebijakan membuka kembali Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka di sekolah di zona manapun dalam rangka memberikan perlindungan penuh terhadap kesehatan siswa dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemerintah harus memberikan informasi dan data statistik COVID-19 yang transparan kepada orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap risiko pandemi,” sebagaimana dikutip dari laporan laporcovid-19.org.

Keenam, laporan yang dikumpulkan laporcovid-19 dari chatbot laporan warga juga menunjukkan, banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, dengan membuat kerumunan, dengan tidak menjaga jarak aman dan abai memakai masker. Laporan keramaian menjadi laporan terbanyak yang laporcovid-19 dapatkan. Ini juga sesuai dengan survei persepsi risiko yang dilakukan laporcovid-19 bersama NTU di Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan sebagian besar masyarakat belum siap memasuki “normal baru”, di antaranya karena belum taat protokol kesehatan. Dengan ini laporcovid-19 mengajak masyarakat untuk lebih taat potokol, dan pemerintah sebaiknya kosisten memberikan informasi, serta sanksi dan dukungan bagi mereka yang tidak punya pilihan, selain harus bekerja di luar rumah.

Sejauh ini, laporcovid-19 juga banyak menerima laporan adanya kluster perkantoran, namun ada kecenderungan hal itu ditutupi oleh pengelola perkantoran atau gedung. Ini menyebabkan kekhawatiran dari para pekerja karena bisa meningkatkan risiko penularan. Oleh karena itu, Laporcovid-19 mengharapkan adanya transparansi informasi dan jaminan keselamatan pekerja. Pemerintah diharapkan juga lebih mengintensifkan penelurusuan kontak, dan menindaklanjuti setiap keluhan terkait ini.

“Kini, pertambahan kasus COVID-19 mencapai lebih dari 3,000 per-har dan tiap hari puluhan hingga ratusan orang meninggal. Semua pihak harus bersatu untuk mengendalikan wabah ini. Untuk pemerintah, kami harap menjalankan tugas mengoptimalkan surveilans, yaitu testing, tracing, dan isolatinguntuk menekan penyebaran COVID-19.

Reporter: Wawan Akuba