Gorontalo – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mematangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2025.
Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi berlangsung hangat pada Selasa, 22 Juli 2025, bertempat di Ruang Kerja Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Agenda utama meliputi konsolidasi data subjek dan objek Reforma Agraria, strategi penataan akses masyarakat pasca-redistribusi, serta penguatan peran kelembagaan GTRA.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, H. Muhammad Naim, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar program teknis, melainkan bagian dari upaya besar negara menciptakan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat.
“GTRA bukan hanya program teknis pertanahan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah,” ujar Naim.
Ia menambahkan, pelaksanaan GTRA harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah daerah agar redistribusi tanah dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan tidak hanya bersifat administratif.
“Kolaborasi dengan Pemprov sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan GTRA berjalan efektif dan tepat sasaran. Dukungan lintas sektor sangat menentukan keberhasilan Reforma Agraria,” ujar Kakanwil BPN di sela-sela diskusi.
Forum ini juga menjadi titik penguatan basis data Reforma Agraria di Gorontalo serta koordinasi program lintas instansi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat redistribusi tanah. Langkah ini menjadi pijakan awal dalam merancang pelaksanaan Reforma Agraria 2025 yang lebih responsif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Redaksi
