Dulohupa.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo resmi menetapkan jumlah zakat fitrah di bulan Ramadhan 1442 H di wilayah tersebut. Adapun ketentuan itu sesuai dalam surat edaran tentang zakat fitrah nomor 450/637/Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Edaran ini berdasarkan hasil rapat pertemuan oleh instansi-instansi terkait, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Lembaga Adat dan Pemangku Adat tentang Zakat Fitrah bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah 2021 Miladiah di Kabupaten Gorontalo.
“Kesepakatan hasil rapat zakat fitrah ini dilaksanakan kemarin tanggal 19 April 2021 dan sudah ditandatangani oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo,” ujar Kabag Kesra Kabupaten Gorontalo, Muliyadi Domili saat dihubungi Dulohupa.id, Selasa (20/4).
Lebih lanjut kata Muliyadi, mulai hari ini surat edaran ini akan mulai disebarkan di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo.
“Hari ini edaran zakat fitrah ini kami akan bagikan di tiap-tiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo,” tandasnya.
Adapun poin-poin penting dalam surat edaran zakat fitrah di Kabupaten Gorontalo antara lain sebagai berikut :
- Besaran zakat fitrah 1442 H/2021 M sesuai syariat Islam yakni, makanan pokok (Beras) berkualitas baik dengan ukuran 2,5 Kg kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 30.000,-
- Teknis pengumpulan dan penyaluran dilaksanakan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) desa/kelurahan, sesuai pasal 16 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 55 PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah 1442 H/2021 M, sebagaimana poin nomor “2” setiap masjid/mushola ditunjuk maksimal 2 orang personil dimasukkan dalam anggota UPZ desa/kelurahan, untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah melalui jamaah dibawah koordinasi UPZ desa/kelurahan.
- Waktu pengumpulan dan pendistribusian dilaksanakan awal Ramadhan sampai sebelum Khatib turun dari mimbar.
- Zakat fitrah 1442 H/2021 M langsung disalurkan kepada fakir miskin yayan terdaftar di desa/kelurahan secara profesional (dibagi rata) dan juga memiliki bukti fisik kartu miskin (KM) atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/pemerintah pusat atas kesepakatan pemerintah desa dan dikontrol oleh pemerintah kecamatan.
Reporter: Fandiyanto Pou











