Dulohupa.id – Konser musik yang akan diselenggarakan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo menimbulkan reaksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Gorontalo.
Seperti diketahui, Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mengelar konser musik pada Sabtu 12 Oktober 2024 di Stadion Merdeka Gorontalo, dengan menghadirkan group band ternama di Indonesia yaitu Kotak Band.
Selain konser musik, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan beragam agenda lainnya, seperti halnya Sosialisasi Pengawasan Pemilihan, Rekrutmen Relawan Pengawas Pemilihan, Deklarasi Menolak Politik Uang, dan Pesta Rakyat, yang berlangsung di Stadion Merdeka Kota Gorontalo.
Meski begitu, konser musik yang menghadirkan Tantri Kotak dan personilnya, tak luput dari sorotan mahasiswa.
Melalui Koordinator aksi, Imran Bakari menilai konser tersebut hanya akan membuang waktu dan anggaran.
“Sesuai kajian kami, (pelaksanaan konser tak terlalu urgent) itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang anggaran,” ujar Imran kepada awak media, pada Rabu (09/10/2024).
Menurutnya, anggaran yang nantinya dikeluarkan pihak Bawaslu dinilai tak kecil, mestinya jelas Imran, Bawaslu dapat mengakomodir tambahan anggaran ke wilayah-wilayah agar pelaksanaan Pilkada serentak di Gorontalo berjalan baik.
Dalam aksi yang digelarnya kemarin di kantor Bawaslu dan kantor KPU Provinsi Gorontalo, para demonstran juga turut menyentil isu indikasi oknum komisioner yang terafiliasi dalam partai politik.
“Menurut kajian kami, ada beberapa oknum komisioner baik Bawaslu maupun KPU yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo itu terindikasi sebagai anggota partai politik,” ucap Imran.
Dalam kesempatan tersebut, Imran meminta agar pimpinan Bawaslu untuk mengevaluasi kinerja dari jajarannya yang terindikasi terlibat dalam partai politik.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo yang saat itu menemui masa aksi mengungkapkan bahwa akan menyampaikan semua tuntutan para demonstran kepada pimpinan Bawaslu, yang saat itu tak berada ditempat.
Namun saat diwawancarai, Nikson turut menanggapi poin-poin tuntutan pengunjuk rasa. Terkait konser musik pada 12 Oktober nanti, menurutnya, tujuan dari pelaksanaan konser musik tersebut yaitu untuk melibatkan peran masyarakat umum dalam mengawasi jalannya pilkada serentak ini.
“Jadi disini, konteks dan konsep Bawaslu ini adalah melibatkan dan mengoptimalkan peran masyarakat untuk sama-sama bersama Bawaslu, sebagaimana take line Bawaslu Bersama Masyarakat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” pungkas Nikson.
Sementara terkait isu salah satu komisioner Bawaslu yang berafiliasi dengan partai politik, dirinya menegaskan bahwa pihaknya diawasi ketat oleh DKPP.
“Perlu kami jelaskan itu, bahwa Bawaslu itu dalam hal pelaksanaan tugas, kaitan dengan masalah pelanggaran etik itu diawasi ketat (DKPP),” tegas Nikson.
Meski demikian, Nikson mengatakan semua yang menjadi poin tuntutan masa aksi terhadap Bawaslu akan diteruskan dan dilaporkan ke ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo.
“Dan kemungkinan kita akan agendakan untuk kaitan dengan pertemuan lanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Yayan
