Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo (Bapenda) melaksanakan Roadshow Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Senin, 9 Februari 2026,.
Kegiatan ini dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Roadshow dipimpin langsung oleh Danial Ibrahim, Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta implementasi Opsen PKB dan BBNKB.
Roadshow diawali sebagai langkah awal konsolidasi kebijakan, penguatan tata kelola pemungutan, serta percepatan transformasi digital pelayanan pajak daerah.
Tujuan Utama Roadshow
Kegiatan ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih solid antara provinsi dan kabupaten/kota untuk:
– Menyelaraskan kebijakan dan regulasi pemungutan pajak daerah
– Meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan BBNKB
– Memperkuat sinergi operasional Samsat
– Mendorong digitalisasi pelayanan pajak berbasis non-tunai
Kepala Bapenda, Danial Ibrahim, menegaskan bahwa potensi PAD Gorontalo masih sangat besar, namun belum tergarap optimal akibat rendahnya tingkat kepatuhan serta keterbatasan akses layanan.
“Masalah kepatuhan pajak tidak bisa diselesaikan sendiri oleh provinsi ataupun kabupaten/kota. Kita harus bergerak bersama, berbagi peran, berbagi solusi, dan berbagi manfaat,” tegasnya.
Fokus Pembahasan di Daerah
Dalam dialog bersama Sekda, Bapenda, BKAD, Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, serta jajaran teknis daerah, dibahas sejumlah isu strategis, antara lain:
– Kondisi riil kendaraan terdaftar dan rasio kepatuhan
– Realisasi PKB, BBNKB, dan opsen yang diterima daerah
– Nilai tunggakan pajak
– Kendala pelayanan Samsat di wilayah terpencil
– Pemetaan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap
Diskusi menunjukkan bahwa kenaikan kepatuhan 20–30% saja mampu memberi dampak signifikan terhadap tambahan PAD, sehingga strategi intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi prioritas bersama.
Program Nyata yang Ditawarkan
Sebagai solusi konkret, Bapenda menawarkan paket program kolaboratif:
– Penambahan Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Samsat Komunitas/Kelurahan
– Pembayaran QRIS full non-tunai (statis & dinamis)
– Integrasi SIGNAL dan e-Samsat
– Operasi gabungan penertiban kendaraan
– Door to door collection (by name by address)
– Pemutihan denda, reward, dan diskon layanan publik
– Dashboard PAD real time berbasis data
Transformasi digital ini dirancang agar pelayanan pajak semakin mudah, cepat, transparan, dan menjangkau hingga tingkat kelurahan dan komunitas.
Skema Cost Sharing yang Adil
Roadshow juga membahas skema cost sharing operasional Samsat secara proporsional dan berkeadilan. Prinsipnya, daerah yang menikmati penerimaan opsen turut berkontribusi dalam pembiayaan layanan, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat.
Simulasi yang dipaparkan menunjukkan bahwa kontribusi sharing yang relatif kecil justru berpotensi menghasilkan kenaikan PAD berlipat ganda. Pendekatan ini dinilai sebagai model win-win solution bagi provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat kerja sama guna meningkatkan PAD masing-masing demi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Dengan sinergi, digitalisasi, dan komitmen bersama, In Syaa Allah PAD Gorontalo akan semakin kuat dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Danial Ibrahim.
Semangat kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
