Dulohupa.id – Asosiasi Produsen Energi Biomasa Indonesia (Aprebi) menggelar forum group discussion (FGD) dengan tema “membangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkungan di Hotel Aston Gorontalo. Kamis (20/09/24)
FGD ini di selenggarakan karena belakangan Investasi wood pellet di Gorontalo menjadi polemik di kalangan aktivis lingkungan, yang khawatir investasi tersebut membawa kerusakan lingkungan.
Dalam kegiatan itu di hadiri, Sekda Provinsi Gorontalo, dari unsur kementrian lingkungan hidup, kalangan akademisi hingga aktifis mahasiswa dan penggiat lingkungan.
“Saran dari bapak kapolda dan dari beberapa dinas meminta kita membangun komunikasi dengan masyarakat Gorontalo, pemerhati lingkungan, sehubungan dengan isu-isu yang dapat mengganggu pembangunan di Gorontalo” Ungkap Sekjen Aprebi Dikki Akhmar
Diki menyebutkan, saat ini pemerintah daerah tengan gencar gencarnya mengatasi kemiskinan dan stanting kemudian kehadiran investasi khususnya investasi bio masa di Gorontalo, ikut membantu pemerintah mewujudkan program-program itu.
” itu sedikit terkendala idealisme para pemerhati lingkungan yang menginginkan tidak ada penebangan, sedikit menghambat laju investasi di daerah” Kata Dikki
Dikki berharap rekan rekan dari organisasi lingkungan mau duduk berdiskusi dan mencari solusi atas kekhawatiran mereka itu, dan tidak sekedar mencap ilegal investasi ini.
“Nah, inilah pentingnya diskusi hari ini. Adalah untuk mengharmonisasi itu. Kita bawa profesor ahli bio energi, kita bawa dari kementrian lingkungan hidup, untuk menjelaskan apa tang dikhawatirkan soal resiko lingkungan itu, Insyaallah tidak terjadi,” TambahDikki.
Dikki menegaskan tujuan FGD ini untuk mengharmonisasi agar industri pembangunan yang dilakukan bisa diterima dan memberi manfaat untuk masyarakat.
” Sebenarnya kita butuh masukan dari organisasi lingkungan seperti FEI, japesda untuk menyampaikan apa yang mereka takutkan dan memberi solusi apa yang harus di perbuat, biar ada solusi bukan hanya menghambat dan mengatakan kegiatan itu ilegal” Ucap Dikki
Diki mempertegas ini bukan investasi yang murah. “Ini Butuh modal 1 sampai 2 triliun untuk membangun industri. Jadi mereka pasti menjaga kesinambungan bisnisnya. Soal lingkungan, sosial hingga masyarakat tentu akan mereka jaga,” tegasnya
Dikki menyebutkan pemerintah provinsi dalam diskusi tadi, pihak industri harus menyetor PNPB senilai Rp44 milyar ke negara yang 60 persennya dikembalikan ke daerah dengan pembagian, 30 persen ke Provinsi dan 30 persen lagi ke daerah tempat industri itu berdiri.
Belum lagi rekrutmen tenaga kerja. Dari total 1200 karyawan yang dibutuhkan, 90 persen diambil dari warga lokal tempat industri itu beroperasi.
Tidak hanya bicara ternaga kerja. Belum lagi kewajiban CSR dan TJL, hingga memberikan jaminan kesehatan lewat BPJS untuk para karyawan dan keluarga mereka.
