APINDO Gorontalo Tolak Penerapan Kenaikan UMP

oleh -262 Dilihat
Kenaikan UMP Gorontalo
Foto bersama Dewan pengupahan Provinsi Gorontalo dengan Unsur APINDO, Serikat Pekerja, Unsur Akademisi dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Foto: Kris/Dulohupa.

Dulohupa.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gorontalo memilih tak memberikan pendapat pada Rapat pleno Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo yang dilaksanakan oleh Dewan pengupahan Provinsi Gorontalo bersama unsur-unsur terkait lainnya,

Berbeda dengan beberapa unsur lain yang tergabung dalam rapat pleno tersebut, seperti halnya Serikat Pekerja yang diwakili oleh 2 unsur yaitu dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pada rapat pleno penetapan rekomendasi angka kenaikan UMP Provinsi Gorontalo, Unsur serikat pekerja sepakat dengan kenaikan angka UMP sebesar 6,74 % dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022.

“Kalo dibandingkan dengan 2022, itu hanya naik sebesar 0,42% yaitu pada angka Rp. 11.750. Nah pada hari ini dewan pengupahan menyepakati 1 angka untuk diusulkan ke Gubernur. Ada harapan dari para buruh, kenaikan ini bisa nanti dirasakan oleh Masyarakat atau para buruh. Setelah ditetapkan nanti langka selanjutnya adalah penerapan UMP, ada tanggungjawab bersama antara serikat pekerja dengan Apindo untuk melaksanakan UMP yang di SK kan nanti,” Tegas Moh. Zulkarnain Daepaha, Sekretaris DPW FSPMI, Sabtu (26/11/2022).

Menjadi sebuah pertanyaan apa yang menjadi alasan unsur APINDO Gorontalo enggan memberikan pendapat dan tanggapan terhadap Penetapan angka Kenaikan UMP Gorontalo 2023 saat ini.

Abdul Rahim Umar merupakan perwakilan unsur APINDO Gorontalo yang hadir pada rapat pleno tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa APINDO menolak penerapan tentang dasar pelaksanaan kenaikan UMP tahun 2023, yaitu  berdasarkan peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022.

“Kita berharap pelaksanaan penetapan UMP Gorontalo pada tahun 2023 ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Sehingga penetapan saat ini kita tidak memberikan pendapat dalam hal penetapan angka. Kita sudah serahkan kepada unsur lainnya,” Tegasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa pada prosedur Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tidak mengenal alfa, sementara rapat pleno kali yang berdasarkan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 itu menggunakan alfa yaitu 0,25. Pihaknya menegaskan bahwa saat ini mereka akan menunggu SK Gubernur, untuk apakah nanti akan di PTUN kan atau tidak.

Reporter: Kris