Gorontalo – Ancaman interpelasi hingga hak angket yang diucapkan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim dinilai “Ngalor Ngidul” oleh aktivis muda Kevin Tolinggi. “Ngalor Ngidul” artinya pembicaraan yang tidak memiliki arah yang jelas.
Kepada awak, Kevin mengatakan ancaman Umar tidak jelas arahnya untuk siapa.
“Setelah membaca LKPJ Tahun 2024 tiba-tiba mewacanakan hak angket dan interpelasi, tidak jelas kepada siapa, pernyataannya “ngalor ngidul”.
Seharusnya dengan tegas Umar Karim menyampaikan hak angket untuk Penjabat Gubernur Rudy Salahudin ataukah Gubernur Gusnar Ismail.
“Saya baca berulang kali pernyataannya, saya bingung siapa yang dituju Umar Karim. Kalau hak angket ditujukan ke Pak Rudy, beliau sudah selesai menjabat. Kalau untuk Pak Gusnar, beliau baru sebulan menjabat. Saya curiga Umar Karim saat berpendapat dalam keadaan bingung, makanya kami pun bingung dengan kebingungan Umar Karim”. Ujarnya sambil tertawa sinis.
Terakhir, Kevin berharap agar para Wakil Rakyat dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun Gorontalo kedepan.
“Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama membangun Gorontalo, jangan saling meniadakan, kritis boleh asal solutif konstruktif”. Katanya penuh harap.
Aktivis Muda Gorontalo itu juga menyebut Umar Karim lebih cocok jadi Guru Bahasa. Menurutnya, sebagai Wakil Rakyat Umar seharusnya mengikuti perasaan rakyat bukan fokus pada kata-kata.
“Kritik tajam Umar hanya soal temuan kata “pagar” dan “jagung”, ini lucu, dari pernyataannya lebih cocok jadi Guru Bahasa”. ujarnya.
Parahnya lagi, Umar seolah menilai kinerja Gubernur Gusnar Ismail berdasarkan LKPJ tahun 2024.
“Pak Gusnar dilantik jadi Gubernur tanggal 20 Februari 2025, Umar Karim memakai LKPJ tahun 2024 untuk menilai Pak Gusnar, ini aneh bin ajaib ada pemikiran anggota DPRD seperti ini”.
Kevin lantas mengibaratkan seperti layaknya seorang bayi yang baru belajar merangkak namun tiba-tiba langsung bisa berlari. Sungguh mencengangkan, imbuhnya!
“Kasih kesempatan Pak Gubernur bekerja, saya yakin tidak ada bayi yang lahir langsung bisa berjalan, Pak Umar juga saya yakin demikian”. Tandasnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai gagal mengatasi masalah harga jagung.
Umar Karim menegaskan bahwa jika dalam beberapa bulan ke depan harga jagung tidak stabil, DPRD bisa mengambil langkah tegas.
“Kalau tidak bisa merealisasikan HPP jagung sesuai aturan, Gubernur bisa saja diinterpelasi. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada hak angket,” kata Umar Karim yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2024 tersebut.
Umar perlu mengingatkan karena dari Laporn Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo untuk tahun 2024, yang sudah dimulai di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, sejak Senin (17/3) lalu, tidak terlihat adanya keseriusan pemerintah dalam membela kepentingan petani jagung dengan cara menaikkan harga jagung.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Umar Karim, mengatakan bahwa praktis dalam semua lembaran berkas penyampaian LKPJ Gubernur 2024 yang disampaikan Gubernur Gusnar Ismail, pada rapat paripurna pekan lalu, tak ada uraian mengenai usaha pemerintah dalam menaikan harga jagung di tingkat petani.
Sementara, dalam beberapa tahun terakhir, jajaran Deprov Gorontalo terus mendorong, agar Pemprov Gorontalo dapat menaikan atau paling tidak mensejajarkan harga jagung di tingkat petani Gorontalo, sesuai instruksi Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, yakni minimal harga Rp.5.500 per kilogram.
“harga jagung di tingkat petani Gorontalo saat ini, masih rata-rata dikisaran Rp.4.500 per kilogram,” sahut Umar Karim, kepada koran ini, usai rapat kerja Pansus LKPJ bersama OPD, di Deprov, Selasa (18/3/2025) kemarin.
“namun ketika saya search atau mencari satu kata kunci saja, dalam draft LKPJ Gubernur 2024, ternyata jagung, hanya didapatkan sebanyak 29 kali, sementara, ketika saya mencari kata kunci: pagar (sekolah), didapatkan sebanyak 30 kali,” imbuhnya.
Apakah Pemprov lebih banyak mengurus pagar sekolah di 2024, dari pada menaikan harga jagung? Mestinya, Pemprov harus peka dalam menaikan harga jagung di tingkat pet
Redaksi
