Jakarta – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, mengambil langkah proaktif dengan memperjuangkan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) melalui dukungan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Jakarta, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan itu, Bupati Saipul diterima langsung oleh Direktur Air Tanah dan Air Baku, Dr. Mohammad Firman, S.T., M.T., di ruang kerjanya, Gedung Sumber Daya Air.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan persoalan pengairan yang selama ini dihadapi petani, terutama terkait keterbatasan pasokan air irigasi yang berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan pertanian.
Bupati Saipul menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah sedimentasi pada saluran irigasi yang menghambat kelancaran aliran air menuju areal persawahan. Permasalahan tersebut semakin terasa ketika musim kemarau tiba, saat debit air mengalami penurunan dan distribusi air ke lahan pertanian tidak lagi mencukupi.
Akibatnya, jadwal tanam hingga masa panen berpotensi mengalami keterlambatan. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang lebih berkelanjutan agar petani dapat menjalankan kegiatan produksi dengan lebih baik.
“Bagi kami, persoalan air irigasi bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut keberlangsungan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Karena itu, kami datang langsung ke Kementerian PU untuk memperjuangkan solusi yang lebih permanen melalui pembangunan JIAT, sehingga petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada saluran irigasi permukaan,” ujar Saipul.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengusulkan sebanyak 16 titik pembangunan JIAT yang telah terinput dalam Aplikasi SIPURI dan siap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Usulan tersebut tersebar di Daerah Irigasi (DI) Taluduyunu, yang mencakup Kecamatan Buntulia, Duhiadaa, dan Patilanggio. Penentuan titik pembangunan disesuaikan dengan sebaran serta luasan daerah irigasi yang membutuhkan dukungan pasokan air.
Selain 16 titik tersebut, pemerintah daerah juga mengajukan tambahan pembangunan JIAT di Daerah Irigasi Molosifat, Kecamatan Popayato Barat, serta Daerah Irigasi Bunuyo, Kecamatan Paguat.
Pemkab Pohuwato berharap usulan tambahan itu dapat diakomodasi melalui APBN Perubahan maupun APBN Tahun Anggaran 2027, sehingga penanganan persoalan kekurangan air irigasi dapat diperluas ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Saipul menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan satu titik sumur bor JIAT diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Dengan kapasitas layanan yang diproyeksikan mampu mengairi lahan sawah seluas 3 hingga 5 hektare secara berkelanjutan, program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi petani.
“Kami berharap usulan ini mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Pembangunan JIAT sangat penting untuk membantu petani memperoleh pasokan air yang lebih terjamin, terutama ketika musim kemarau, sehingga kegiatan pertanian tetap dapat berjalan dan hasil produksi bisa ditingkatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Air Tanah dan Air Baku, Mohammad Firman, menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang secara langsung menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Ia menjelaskan, setiap usulan yang telah dimasukkan melalui sistem perencanaan akan dipelajari dan diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan mekanisme pelaksanaan serta ketersediaan anggaran.
“Kami mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang datang langsung menyampaikan kebutuhan daerah. Seluruh usulan yang telah terinput dalam sistem akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan ketersediaan anggaran,” ungkap Mohammad Firman.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penyediaan air baku dan pengembangan irigasi air tanah sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah yang kerap menghadapi persoalan kekurangan air.
Mohammad Firman, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, menegaskan pentingnya penanganan kebutuhan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bupati Saipul berharap koordinasi dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PU tersebut dapat membuka peluang percepatan realisasi pembangunan JIAT di Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program tersebut tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan air irigasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Dengan tersedianya jaringan irigasi air tanah yang memadai, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap petani di Daerah Irigasi Taluduyunu, Molosifat, dan Bunuyo dapat memperoleh akses air yang lebih baik. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan musim tanam, meningkatkan produktivitas lahan, serta memperkuat perekonomian masyarakat petani di Bumi Panua.
