Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Akhir 2026, Anggaran UMKM Ditambah Rp1 Triliun

×

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Akhir 2026, Anggaran UMKM Ditambah Rp1 Triliun

Sebarkan artikel ini
Kemiskinan Ekstrem
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Foto/Setpres

Dulohupa.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan optimisme pemerintah dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026), pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan bahwa pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem menyentuh level 0 persen pada akhir tahun ini.

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen bisa terwujud dan tercapai,” ujar Muhaimin usai melaporkan kinerja kementeriannya kepada Presiden.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Fokus utama koordinasi antar-kementerian saat ini adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara akurat dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi.

Selain pengentasan kemiskinan, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif menjadi pilar utama dalam agenda pemberdayaan masyarakat tahun ini. Muhaimin mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar lebih mudah tumbuh.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemanfaatan aset-aset yang tidak terpakai (idle) milik BUMN maupun kementerian untuk digunakan sebagai lokasi pemasaran, display produk, hingga ruang festival bagi UMKM.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun rupiah,” tambahnya.

Dalam laporannya, Menko Muhaimin juga memaparkan realisasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN yang kini telah mencapai Rp508,2 triliun. Dana tersebut dialokasikan melalui berbagai skema, mulai dari bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah juga tengah mendiskusikan kebijakan agar subsidi energi ke depannya dapat lebih tepat sasaran dengan berbasis data kemiskinan terbaru.

Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan umum di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari 8,57 persen di tahun 2024, angka tersebut diproyeksikan turun menjadi 7,36 persen pada tahun 2026, dengan target jangka panjang sebesar 5 persen pada tahun 2029 mendatang.