Oleh: Dr. Herwin Mopangga, S.E, M.Si.
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo/Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo)
Selama enam bulan terakhir, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan satu kecenderungan yang semakin jelas, depresiasi yang konsisten dan semakin mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Pada Agustus 2025, rupiah masih bergerak di kisaran Rp16.100 per USD.
Namun sejak itu, tekanan eksternal dan domestik membuat nilai tukar melemah secara bertahap. Memasuki Oktober dan November 2025, rupiah berada di kisaran Rp16.500–Rp16.600, lalu terus tertekan pada Desember 2025 hingga berada di atas Rp16.700. Di Januari 2026, rupiah bahkan sempat menyentuh kisaran Rp16.900 dan mendekati (berpotensi melampaui) Rp17.000 per USD.
Tren ini menunjukkan bahwa depresiasi rupiah bukanlah fluktuasi jangka pendek, melainkan sinyal tekanan struktural yang mulai terasa nyata bagi perekonomian nasional dan, yang sering luput diperhatikan, perekonomian daerah.
Bagi daerah seperti Provinsi Gorontalo, pergerakan kurs rupiah bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Nilai tukar adalah “harga tersembunyi” yang merembes ke hampir seluruh sendi kehidupan ekonomi daerah. Gorontalo memang bukan daerah pengimpor langsung dalam statistik perdagangan internasional, tetapi struktur ekonominya sangat bergantung pada barang, energi, dan input produksi yang harga akhirnya ditentukan oleh dolar AS. Ketika rupiah melemah, efeknya menjalar melalui berbagai jalur yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat.
Kenaikan harga barang impor adalah jalur yang paling mudah dipahami. Barang-barang seperti obat-obatan, alat kesehatan, suku cadang mesin, elektronik, hingga bahan kemasan plastik secara langsung menjadi lebih mahal ketika rupiah terdepresiasi. Namun yang jauh lebih besar dampaknya bagi Gorontalo justru datang dari jalur tidak langsung, yakni kenaikan biaya produksi.
BBM dan LPG yang menjadi tulang punggung transportasi, perikanan, dan logistik daerah memiliki harga yang sangat sensitif terhadap pergerakan kurs. Demikian pula pupuk, pakan ternak dan pakan ikan, bahan kimia pertanian, serta berbagai input industri kecil yang mengandung komponen impor. Kenaikan biaya ini kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa di tingkat konsumen.
Proses inilah yang membuat pelemahan rupiah bertransformasi menjadi tekanan inflasi daerah. Pada akhir 2025, inflasi Gorontalo tercatat berada di kisaran 2,5 persen secara tahunan. Angka ini terlihat moderat, tetapi konteksnya penting: setahun sebelumnya, Gorontalo masih mengalami deflasi tahunan. Artinya, arah pergerakan harga telah berubah. Ketika depresiasi rupiah berlanjut, tambahan tekanan inflasi menjadi hampir tak terelakkan.
Dengan asumsi pelemahan rupiah sekitar enam persen dari Agustus 2025 hingga awal 2026, inflasi Gorontalo secara realistis dapat terdorong naik sekitar 0,3 hingga 1,2 poin persentase dalam enam hingga dua belas bulan ke depan, tergantung seberapa kuat respons kebijakan dan stabilitas pasokan. Dalam skenario moderat, inflasi daerah dapat bergerak menuju kisaran 3 hingga 3,5 persen, terutama didorong oleh kelompok makanan-minuman, transportasi, energi rumah tangga, dan kesehatan.
Dampak ini tidak terdistribusi secara merata antar sektor. Sektor-sektor berbasis pangan dan energi menjadi yang paling rentan. Perikanan tangkap dan budidaya, misalnya, menghadapi kenaikan biaya BBM kapal, es dan rantai dingin, pakan, serta suku cadang. Peternakan unggas tertekan oleh mahalnya pakan dan vitamin yang berbasis impor.
UMKM pengolahan pangan dan industri kecil kemasan menghadapi margin yang makin menipis karena biaya input naik lebih cepat daripada kemampuan menaikkan harga jual. Bahkan sektor konstruksi ikut terdampak melalui mahalnya material tertentu dan peralatan yang bergantung pada impor. Sementara itu, sektor perdagangan ritel berada dalam posisi terjepit: harga barang masuk naik, tetapi daya beli konsumen justru melemah.
Tekanan pada sektor riil ini kemudian menjalar ke sektor keuangan daerah. Ketika biaya hidup naik dan margin usaha menyempit, kemampuan rumah tangga dan pelaku UMKM untuk membayar kewajiban kredit ikut tergerus. Dalam kondisi seperti ini, perbankan cenderung lebih berhati-hati menyalurkan kredit, terutama kepada sektor-sektor yang sensitif terhadap harga pangan dan energi.
Di sisi lain, upaya menjaga stabilitas nilai tukar oleh Bank Indonesia sering kali berarti ruang pelonggaran suku bunga menjadi lebih terbatas. Kombinasi antara kredit yang lebih selektif dan biaya hidup yang meningkat berpotensi memperlambat denyut ekonomi daerah.
Bagi masyarakat, dampak yang paling nyata adalah penurunan daya beli. Inflasi yang dipicu oleh pelemahan kurs bersifat regresif, karena kelompok berpendapatan rendah membelanjakan porsi terbesar pendapatannya untuk makanan dan energi. Ketika harga-harga tersebut naik, ruang konsumsi menyempit, belanja non-esensial dipangkas, dan aktivitas ekonomi lokal melambat. Dalam jangka menengah, kondisi ini berisiko menahan laju penurunan kemiskinan dan bahkan meningkatkan kerentanan sosial jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi sangat menentukan. Langkah cepat diperlukan untuk menahan lonjakan harga melalui stabilisasi pasokan pangan, operasi pasar yang tepat sasaran, serta pengendalian biaya distribusi dan logistik.
Dalam jangka menengah, ketergantungan pada input impor perlu dikurangi melalui substitusi bahan lokal, penguatan klaster produksi pangan dan perikanan, serta skema pembiayaan yang adaptif bagi sektor rentan.
Dalam jangka panjang, investasi pada ketahanan pangan, efisiensi energi, dan perlindungan daya beli masyarakat miskin menjadi fondasi penting agar guncangan nilai tukar tidak selalu berujung pada tekanan kesejahteraan daerah.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan moneter nasional. Bagi Gorontalo, ia adalah ujian ketahanan ekonomi daerah. Nilai tukar yang melemah menguji seberapa kuat struktur produksi lokal, seberapa efisien distribusi barang, dan seberapa responsif kebijakan publik dalam melindungi daya beli masyarakat.
Cara pemerintah daerah membaca dan merespons tekanan kurs hari ini akan menentukan apakah pelemahan rupiah hanya menjadi episode sementara, atau justru berubah menjadi hambatan serius bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Gorontalo.
