Dulohupa.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Gorontalo mendesak pemerintah kota untuk mengambil dua langkah penting terkait polemik yang melibatkan Bank SulutGo (BSG). Melalui Ketua Fraksi Golkar, Totok Bachtiar menegaskan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) serta langkah tegas terhadap kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Bank BSG.
Totok menjelaskan bahwa sikap ini diambil karena berbagai persoalan yang muncul belakangan dinilai menyangkut kepentingan keuangan daerah dan prinsip keadilan yang harus dijaga oleh pemerintah.
Dalam pernyataannya, Totok Bachtiar menyebut Fraksi Golkar mengusulkan agar DPRD segera membentuk Pansus untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Gorontalo di Bank BSG, bahkan jika perlu hingga pada tahap pembatalan.
Menurut Totok, langkah tersebut diperlukan agar seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami melihat perlunya evaluasi mendalam terhadap Perda Penyertaan Modal. Pansus ini akan memastikan prosesnya berlangsung transparan, menyeluruh, dan berdasarkan data yang faktual,” jelas Totok.
Ia menambahkan, situasi terkini menunjukkan perlunya peninjauan ulang atas komitmen Pemerintah Kota Gorontalo terhadap penyertaan modal di Bank BSG, demi menjaga akuntabilitas dan keadilan pengelolaan aset daerah.Selain mendesak pembentukan Pansus, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah kota untuk segera mengakhiri kontrak pemanfaatan lahan yang saat ini digunakan Bank BSG.
Totok menilai terdapat ketimpangan nilai dalam kontrak yang berlaku saat ini dan menyebut kondisi tersebut berpotensi merugikan daerah.
“Dari hasil kajian kami, nilai kontrak yang berjalan sangat tidak sebanding dan merugikan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus bertindak tegas untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aset daerah seharusnya menjadi sumber pendapatan yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban atau menyebabkan kerugian.
Komitmen Golkar Kawal Kepentingan Masyarakat
Fraksi Golkar memastikan langkah yang diambil bukan semata dorongan politik, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menjaga transparansi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Kami akan terus mengawal agar pengelolaan aset dan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Totok Bachtiar.
Dengan dua dorongan tersebut, Fraksi Golkar berharap DPRD dan Pemerintah Kota Gorontalo segera merespons secara resmi dan mengambil langkah nyata demi kepastian hukum serta keadilan dalam pengelolaan aset daerah.
Reporter: Maya
