Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea menegaskan tak pernah menolak program bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Adhan meluruskan bahwa ia tidak pernah menolak bantuan untuk rakyat di Kota Gorontalo dari siapaun. Namun ia menolak cara penyalurannya tanpa pemberitahuan resmi ke Pemkot dan diduga sarat kepentingan partai.
“Bantuan disalurkan tanpa pemberitahuan resmi ke Pemkot. Yang lebih parah, kader partai yang jadi penyalur. Seolah-olah ini program partai. Itu kampanye terselubung!” katanya.
Ia menegaskan, tidak pernah bawa partai ke dalam urusan pemerintahan. Adhan yang sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Provinsi Gorontalo tahu menempatkan diri.
Adhan juga mengingatkan para ASN di lingkungan Pemprov agar tidak terseret politik praktis. Ia menyebut kepala dinas yang bicara tanpa memahami persoalan hanya sedang ‘cari muka’.
“ASN harus netral. Jangan asal ikut menyerang tanpa data. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah melanggar UU ASN,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, ada kepala dinas yang menggelar kegiatan pemerintahan di kantor sekretariat Partai.
“Itu keterlibatan langsung ASN dalam politik. Fakta yang sangat memprihatinkan,” tegas Wali Kota dua periode ini.
Disamping itu, Adhan juga membantah tudingan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona yang menyebut dirinya tidak memberi teladan di tengah masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah provinsi.
Menurut Adhan, pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi menunjukkan ketidaktahuan pejabat terhadap realitas politik dan pemerintahan.
“Jangan asal bicara kalau tidak tahu duduk persoalannya. Jangan hanya karena mau ambil hati atasan lalu menyerang sembarangan,” kata Adhan.
“Dalam waktu dekat saya akan datang ke kantor Kominfo untuk bertemu langsung dengan ibu Wahyuni. Biar dia dengar langsung dari saya, supaya dia paham,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Sri Wahyuni Matona menegaskan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail tidak punya masalah pribadi dengan Wali Kota Adhan Dambea. Oleh sebab itu, ia berharap urusan pemerintahan tidak dibawa menjadi urusan personal.
“Beliau hanya ingin menegakkan tata kelola pemerintahan termasuk peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Seorang pemimpin sebaiknya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, mendukung program-program pemerintah termasuk pemerintah pusat seperti menghadiri kegiatan Menteri di Gorontalo, kegiatan Forkopimda, kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, bahkan sekalipun kegiatan PKK. Jangan malah sebaliknya,” kata yayuk, Sabtu (21/6/2025).
Terkait dengan aktivitas pemerintahan di wilayah kota, Gubernur Gusnar tetap akan melaksanakan program kegiatan. Menurutnya, kepentingan rakyat lebih penting daripada sikap wali kota yang kurang bersahabat.
“Saya sudah baca di media ada pernyataan Pak Wali yang melarang aparat kecamatan dan kelurahan untuk hadir hari ini di kegiatan penyerahan bantuan pangan bagi masyarakat. Kami hargai itu, tapi bantuan tetap harus diserahkan oleh gubernur kepada yang berhak,” pungkasnya.
Redaksi
