Dulohupa.id – Polemik asas dominus litis yang diberikan kepada Kejaksaan menuai kontroversi di kalangan berbagai pihak.
Asas dominus litis adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur jalannya proses hukum adalah pihak yang memegang kendali atas perkara tersebut.
Asas Dominus litis memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Jaksa untuk mengendalikan proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk menentukan kelanjutan atau penghentian perkara.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Provinsi Gorontalo, Edi Raat menegaskan, pihaknya menolak Asas Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Ia menilai asas tersebut akan mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia, serta menimbulkan lembaga-lembaga super power.
“Yang kemudian akan menjadikan rakyat Indonesia kebingungan dan tidak mendapat keadilan dari negara,” ungkapnya.
“Jadi kami buruh menolak keras asas Dominus listis yang diberikan kepada Kejaksaan,” tegasnya.
Proses pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan berbagai pertimbangan dan melibatkan komunikasi yang baik antar lembaga penegak hukum.
Banyak pihak menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa Asas Dominus Litis diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
Revisi KUHAP, khususnya terkait Asas Dominus Litis, perlu dikaji ulang secara komprehensif untuk menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum.
Redaksi











