Dulohula.id – Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Hamid Kuna yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo dalam pertemuan koordinasi program pendidikan guru penggerak (PGP) di Aston Hotel Gorontalo memberikan tanggapannya pada rapat tersebut, Sabtu (7/10/2023).
“Jadi, kalau saya yang tadi disampaikan oleh kepala Balai, saya tidak setuju kalau guru penggerak ini jadi kepala sekolah (kepsek),” papar Hamid.
“Itu menantang aturan,” lanjutnya.
Menurut dirinya, jika guru penggerak menjadi Kepala Sekolah nantinya akan berhadapan dengan guru senior. Hal ini yang menjadi kekhawatiran darinya.
Program guru penggerak telah berlangsung sekita 3 tahun, setiap tahun dan angkatan guru penggerak akan diberi penilaian, dari informasi yang dihimpun Dulohupa.
“Jadi guru penggerak di provinsi Gorontalo, khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu baru 93, calonnya 62, yang jadi Kepsek itu baru 14 orang,” ujar Hamid.
Program pendidikan guru penggerak (PGP) merupakan program merdeka belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini, bertujuan memberikan dan mengembangkan potensi siswa yang berbasis keahlian.
Reporter: Yayan
