Dulohupa.id – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo memastikan sinkronisasi data terutama warga penerima bantuan sosial (Bansos) di daerah setempat aman dan tak bermasalah.
Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Erman Latjengke menekankan, kebijakan akselerasi satu data Indonesia dan Portal Gorontalo satu data ini dapat memberikan hal yang positif kepada masyarakat.
Ia berharap tidak ada lagi kesalahan dalam hal pendistribusian bantuan dan subsidi kepada masyarakat yang salah sasaran.
“Untuk Kota Gorontalo itu saya sudah kroscek, 50 kelurahan itu datanya alhamdulillah aman semua. Saya sudah sesuaikan, sudah minta data di kelurahan dan juga di dinas sosial dan datanya itu sinkron. Terutama data PKH dan BPNT, jadi tidak ada masalah untuk persoalan data Kota Gorontalo,” Tegas Erman Latjengke
Dalam rangka kebijakan satu data Indonesia (SDI) dan sebagai salah satu upaya untuk membangun serta mewujudkan data yang berkualitas, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat Koordinasi daerah (Rakorda) satu data Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Launching portal Gorontalo satu data (GSD).
Rakorda yang dilaksanakan pada Jumat, 25 November 2022 di Hotel Aston Gorontalo, bertemakan akselerasi satu data Indonesia melalui Kolaborasi membangun tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan.
Erman Latjengke mengaku memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia melalui desa dan kelurahan. Erman Latjengke melihat kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mensinergitaskan data antara pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
“Saya lihat pemerintah itu berharap agar supaya data yang ada di Kabupaten/Kota itu bisa sama dengan data yang ada di Provinsi dan juga yang di pusat. Data yang dimaksud adalah data yang menyangkut masalah keberadaan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan, seperti PKH dan BPNT,” pungaks.
Reporter: Kris
