Dulohupa.id- Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, M. Riza Damanik membeberkan empat daerah pesisir di Provinsi Gorontalo yang kondisi kemiskinannya termasuk ekstrem. Empat daerah tersebut yakni, Bone Bolango, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Boalemo.
Riza menyampaikan hal itu saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Lokakarya yang digelar oleh Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) bertajuk “Memperkuat Konservasi Laut dan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat”, yang dilakukan secara hybrid pada Selasa (28/12/21).
Kata dia, tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sangatlah tinggi. Ironi itu ia dapati saat menjadi peserta sidang komite perikanan dunia yang membahas tentang konsorsium perikanan.
“Alasannya, mereka hanya dijadikan sebagai objek, bukan subjek dalam program-program pengentasan kemiskinan,” katanya.
“Di Gorontalo sendiri, data kemiskinan ekstrem bersumber dari kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, terdeteksi berada di empat kabupaten, yaitu Bone Bolango, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Boalemo,” lanjutnya
Empat wilayah tersebut kata dia, memang berada di wilayah pesisir. Selain itu juga, ia memaparkan bahwa indeks tingkat kesehatan laut yang ada di Indonesia berada pada angka 65, sementara rata-rata skor indeks kesehatan laut berada pada angka 70. Indonesia berada pada rangking 137.
“Kami ingin mengusulkan untuk meningkatkan Ocean Health Index (OHI) agar diterapkan dan ditingkatkan di tingkat provinsi. Karena ada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di pesisir daripada yang non pesisir,” terang Riza.
Sementara itu kata dia, Presiden RI Joko Widodo, menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia pada tahun 2024 sudah menjadi 0%. Menurutnya, untuk mencapai itu, perlu kolaborasi yang kuat agar cita-cita besar tersebut dapat terwujud.
Di tempat yang sama, Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, juga banyak memaparkan tentang pentingnya data sektor perikanan untuk perencanaan di Provinsi Gorontalo. Kata dia, pendataan di Provinsi Gorontalo sangat kecil, bahkan tidak ada. Padahal, menurut Budi, Penggunaan data bisa didapatkan untuk memperbaiki kebijakan.
“Saya sendiri menganggap JAPESDA sebagai mitra strategis, karena bisa saja kami mengalami kekeliruan terhadap perancangan sebuah kebijakan. Kami juga ingin merancang sebuah kebijakan yang bisa menuntaskan beberapa isu terutama untuk masalah kemiskinan yang ada di sektor perikanan dari nelayan dan pulau-pulau kecil,” ujarnya
Senada dengan itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga menyampaikan bahwa, data mengenai sektor perikanan tersebut memang sangat penting, untuk menunjang potensi perikanan itu sendiri.
Dirinya menuturkan, data hasil tangkapan di wilayah konservasi di Gorontalo sangat minim. Di DKP sendiri dalam melaporkan data produksi perikanan dilakukan secara online dan vertikal.
“Saya melihat sendiri pendataan ini sudah diinisiasi oleh JAPESDA di wilayah dampingannya,” jelas Sayuti.
Sementara itu, Direktur JAPESDA, Nurain Lapolo, juga menyampaikan bahwa kegiatan Lokakarya tersebut, bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pengelolaan perikanan skala kecil yang dapat diterapkan kepada masyarakat pesisir yang ada di desa-desa dampingan JAPESDA.
“Sebab angka kemiskinan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup tinggi. Pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat bisa menjadi peluang untuk mengikis jurang kemiskinan ini. Tentu saja jika dilakukan secara kolaboratif,” jelas Ain.
Karena itu kata dia, JAPESDA sudah mulai mendorong itu sejak beberapa tahun belakangan, lewat pintu masuk perikanan gurita. Dirinya juga berharap akan ada kolaborasi yang lebih intens lagi untuk mencapai tujuan yang besar ini. Dan tentu saja lebih menjadikan masyarakat sebagai subjek, alih-alih menjadi objek.
“Ironi memang, Indonesia dengan potensi sumber daya perikanan, tapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih banyak yang berada di jurang kemiskinan,” katanya.
Kegiatan Lokakarya itu juga menghadirkan unsur pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe dan Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki. Kadis Kelautan dan Perikanan memaparkan soal kebijakan-kebijakan tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Gorontalo.**
