Dulohupa.id- Ratusan buruh di Pabrik Royal Coconut Kabupaten Gorontalo menggeruduk Kantor Bupati Gorontalo pada siang tadi, Kamis (22/10/2021). Demo tersebut juga diikuti oleh para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi
Pantauan Dulohupa.id, dalam aksi tersebut massa meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Gorontalo dicopot dari jabatannya. Permintaan itu sebagai akumulasi kekesalan buruh yang terus diberi janji oleh pemerintah.
Salah satu massa aksi, Taufik Buhungo mengatakan, bahwa sejak mereka melayangkan tuntutan, pemerintah setempat sama sekali tidak membuat gebrakan yang berarti. Padahal pihaknya hanya meminta agar pemerintah menyeriusi persoalan di perusahaan pengolah kelapa di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.
“Kami minta Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo copot Kadis Nakertrans yang diduga melakukan back up khusus terhadap apa tindakan PT. Royal Coconut,” ungkap Taufik.
“Buruh juga ini manusia yang harus mendapatkan hak-haknya dalam bekerja, karena saat ini di PT. Royal Coconut para buruh tidak dijamin keselamatan kerja mereka,” tambah Taufik.
Para buruh juga kata Taufik, tidak mendapatkan waktu cuti, bahkan makan minum saja saat bekerja dilarang oleh pihak perusahaan. Apakah ini aturan seperti ini ada, bukan itu saja ada upah para buruh yang tidak dibayarkan.
“Tolong untuk penghubung yang diduga bermain dengan pihak perusahaan agar di tindak tegas, karena kami tidak ingin penghubung ini tindakannya merugikan para buruh yang bekerja di perusahaan Royal Coconut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo, Titiyanto Pauweni menjelaskan, bahwa pihaknya akan segera turun langsung ke perusahaan yang bersangkutan.
“Sebelumnya, surat dari teman-teman sudah kami terima dan sudah kami proses serta akan dilakukan tindaklanjuti. Kami sangat berterima kasih pada FSPMI sudah menjadi mitra dari dinas dan hari ini kami akan turun langsung ke perusahaan,” ungkap Titiyanto.
Untuk dugaan penghubung kata Titiyanto, pihaknya tinggal melengkapi data-data dan sesegera mungkin dilakukan tindakan tegas sesuai etik internal pemerintah.
“Terkait dengan mediator kami akan melengkapi data-data dan akan kami serahkan ke Pak bupati eksekusinya dalam waktu dekat ini,” tutup Titiyanto.**
