Dulohupa.id – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (12/5/2026), untuk membahas langkah strategis penyelamatan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Pemerintah berencana membangun tembok laut raksasa (Giant Sea Wall) yang tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir rob, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa proyek ini mendesak dilakukan mengingat ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan air laut yang mengancam jutaan penduduk serta sentra industri di Pantura.
“Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” tegas AHY usai pertemuan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini akan mengintegrasikan fungsi perlindungan lingkungan dengan pengembangan wilayah. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa master plan pembangunan sedang disempurnakan agar mampu menarik investasi besar.
“Jadi tidak hanya membangun tembok laut raksasa saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” kata Rosan.
Ia menambahkan, proyek ini diharapkan melahirkan titik perekonomian baru yang tersebar di sepanjang jalur Pantura, sehingga konsentrasi ekonomi tidak hanya bertumpu di Jakarta.
Disisi teknis, pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ) tengah mendalami 15 segmen kawasan pesisir mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BPPOJ, Didit Herdiawan Ashaf, menyebut tiap wilayah memiliki tantangan sosial-ekonomi yang berbeda.
“Ada 15 segmen dengan subsegmen dan seksi-seksinya. Kami perlu kolaborasi karena setiap daerah, seperti Teluk Jakarta atau wilayah Jawa Tengah, memiliki karakteristik tersendiri,” jelas Didit.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun linimasa (timeline) perencanaan mundur agar seluruh komponen, mulai dari mitigasi bencana hingga dampak sosial bagi masyarakat nelayan dan pesisir, terakomodasi dengan baik. Strategi ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang menjaga kedaulatan wilayah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
