Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialPEMPROV GORONTALOPENDIDIKAN

Sekdaprov Gorontalo Tekankan Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas

34
×

Sekdaprov Gorontalo Tekankan Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas

Sebarkan artikel ini
Pemerataan Pendidikan
Sekretaris Daerah Provinsi, Sofian Ibrahim (kemeja ungu) saat menutup Bimtek (Bimbingan Teknis) Penyusunan Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Semester I dan Pengelolaan Barang Milik Daerah tingkat SMA, SMK, SLB se-Provinsi Gorontalo. Foto/Diskominfotik

Gorontalo – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Sofian Ibrahim menekankan pentingnya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Hal itu disampaikannya saat menutup Bimtek (Bimbingan Teknis) Penyusunan Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Semester I dan Pengelolaan Barang Milik Daerah tingkat SMA, SMK, SLB se-Provinsi Gorontalo, bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/06/2024) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov menyoroti tiga transformasi menuju Provinsi Gorontalo yang Maju dan Mandiri (Madani). Tiga transformasi tersebut terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

“Namun yang paling penting dan berkaitan dengan kehadiran bapak ibu adalah transformasi bidang sosial, khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana kita mendorong pendidikan yang berkualitas dan merata di Provinsi Gorontalo. Jadi, tidak hanya berkualitas tapi juga merata,” pinta Sofian, kepada para peserta Bimtek yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, pengurus dan pembantu pengurus barang se Provinsi Gorontalo.

Sofian menilai bahwa persoalan pendidikan masih banyak yang harus diselesaikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) misalnya. HLS di Provinsi Gorontalo hanya 8 tahun. Itu berarti masyarakat Gorontalo yang usianya 15 tahun ke atas rata-rata hanya menempuh sekolah sampai jenjang SMP kelas dua.

“Sehingga kita punya banyak hal yang perlu kita dorong. Dan hari ini saya kira kita berada di kelompok yang tepat, kelompok diskusi terkait dengan dana BOS dan pengelolaan aset dan barang. Karna Bapak-ibu di Dinas Pendidikan itu hampir setiap tahun dapat catatan di BPK. Persoalan pngelolaan aset barang milik daerah, pengalihan status juga bulum selesai yang SMK-SMA,” lanjutnya.