Dulohupa.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo menggelar audiensi penyampaian hasil pengawasan tahun 2025 sekaligus rencana pembinaan dan pengawasan tahun 2026 di Kabupaten Boalemo, Jumat (13/2/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohammad Riyanyo, mengatakan audiensi tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan BPKP pusat terkait penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi guna mendorong pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, SPIP terintegrasi merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang diterapkan secara menyeluruh di pemerintah pusat maupun daerah sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
Riyanyo mengungkapkan, penerapan SPIP terintegrasi di Kabupaten Boalemo belum dinilai dalam dua tahun terakhir, yakni 2024–2025. Kondisi tersebut disebabkan belum siapnya dokumen pelaksanaan SPIP terintegrasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Permasalahan ini juga dipengaruhi kurang aktifnya peran pimpinan OPD dalam pelaksanaan SPIP. Diduga masih banyak pimpinan OPD yang belum memahami SPIP terintegrasi, sehingga nilai maturitas belum mencapai level 3 terdefinisi,” ujar Riyanyo.
Ia berharap Inspektorat Daerah dapat mengambil peran terdepan dalam mendorong optimalisasi penerapan SPIP terintegrasi, tidak hanya menjalankan pengawasan berdasarkan aturan, tetapi juga mengawal program strategis daerah sesuai visi dan misi kepala daerah.
BPKP, lanjutnya, telah melakukan pengawasan dalam bentuk assurance sebanyak 408 kegiatan dan consulting sebanyak 84 kegiatan. Ia optimistis pemerintah Kabupaten Boalemo yang baru mampu meningkatkan nilai maturitas SPIP melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak.
Sementara itu, Bupati Boalemo, Rum Pagau, mengakui penerapan SPIP terintegrasi di daerahnya belum optimal dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya pergantian pimpinan OPD akibat mutasi kebijakan sebelumnya.
“Saya berharap pimpinan OPD bekerja sungguh-sungguh, terutama yang menangani program strategis daerah. Inspektorat harus menjadi pilar terdepan dalam menyelesaikan persoalan di daerah,” kata Rum.
Dalam sesi diskusi, Inspektur Boalemo, Toska Muda, menyatakan kesiapan pihaknya mengemban tugas meningkatkan nilai maturitas SPIP. Sementara Plt Sekretaris Daerah mengusulkan audit prioritas terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah dan opsen pajak kendaraan bermotor.
Pihak BPKP menyatakan siap memberikan pendampingan, terutama dalam optimalisasi potensi PAD melalui perbaikan tata kelola dan proses digitalisasi.
Dalam forum tersebut, sejumlah OPD juga menyampaikan persoalan temuan berulang dalam kegiatan serta keterbatasan anggaran, termasuk dalam program penanganan stunting, yang dinilai masih menjadi tantangan di daerah.
Reporter: Mat
