Gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan penataan tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Ismail usai mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta para Kepala Daerah se Indonesia, pada Rabu (8/01/2025) kemarin.
Menurutnya tenaga kerja Non ASN selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan layanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program ini dengan mempersiapkan anggaran yang memadai.
“Penataan tenaga kerja non-ASN ini bukan hanya soal pengangkatan PPPK, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk tenaga TPKD, ini perlu perhatian khusus,” kata Ismail Madjid.
“Di Kota Gorontalo sendiri, proses pengangkatan PPPK menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, pemerintah daerah hanya membuka 200 formasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. namun tidak semua formasi dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh standar kriteria yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh peserta, terutama untuk formasi tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan,” tambahnya.
Rapat yang menyoroti standar dan mekanisme yang harus diterapkan agar proses transisi dari tenaga honorer ke PPPK berjalan sesuai regulasi. Dimana, Ismail Madjid mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan arahan dan bimbingan teknis melalui forum ini.
