Manado – Upaya menjaga ketahanan energi dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran terus diperkuat Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kantor Kejati Sulut, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan yang dipimpin Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajaran manajemen ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengamanan proyek strategis nasional, persiapan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026, hingga penguatan pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya koordinasi dan pendampingan hukum untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional. Langkah ini dinilai penting agar setiap tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Tidak hanya menyangkut pembangunan dan pengembangan infrastruktur energi, pembahasan juga diarahkan pada kesiapan menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026. Peningkatan aktivitas masyarakat selama periode tersebut berpotensi mendorong kenaikan konsumsi BBM dan LPG. Oleh karena itu, kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan di lapangan menjadi perhatian bersama.
Pertamina juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk potensi penyaluran ke sektor industri ilegal. Penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menjaga agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pertamina Patra Niaga. Ia menegaskan kesiapan Kejati Sulut untuk mendukung pengamanan proyek strategis dan pengawasan distribusi energi sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendukung penuh langkah koordinasi yang dilakukan Pertamina. Proyek strategis nasional dan distribusi energi menyangkut kepentingan publik, sehingga perlu dikawal bersama agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jacob Hendrik Pattipeilohy.
Sementara itu, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa dukungan dan sinergi dengan Kejaksaan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang baik.
Menurutnya, pengelolaan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut aspek kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap proses distribusi.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pengamanan proyek strategis, kesiapan Satgas RAFI, dan pengawasan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara kolaboratif. Dukungan Kejati Sulut memperkuat langkah kami untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar dan sesuai regulasi,” jelas Deny.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum, menambahkan bahwa keterbukaan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan energi.
“Kami memandang kolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas distribusi energi. Sinergi ini memastikan setiap program dan operasional Pertamina berjalan dalam koridor hukum serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ungkap T. Muhammad Rum.
Melalui pertemuan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap koordinasi dengan Kejati Sulut semakin solid, khususnya dalam mendukung proyek strategis nasional, mengantisipasi kebutuhan energi selama Ramadan dan Idulfitri, serta mencegah penyimpangan penyaluran BBM subsidi.
Sinergi lintas lembaga ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pertamina dalam menghadirkan layanan energi yang andal, memperkuat ketahanan energi daerah, dan memastikan pengelolaan sumber daya energi berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.











