Dulohupa.id – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Di tengah kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia, muncul berbagai spekulasi mengenai siapa sosok yang akan menggantikannya.
Salah satu nama yang kemudian menjadi perbincangan adalah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Publik mulai mempertanyakan kemungkinan Jokowi kembali ke lingkaran kekuasaan, kali ini bukan sebagai Presiden, melainkan sebagai Wakil Presiden.
Pertanyaan tersebut menarik untuk dikaji. Sebab, Jokowi telah menuntaskan dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden RI pada 2014–2019 dan 2019–2024. Lantas, apakah konstitusi masih membuka ruang baginya untuk kembali menduduki jabatan di pemerintahan?
Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa mundurnya Gibran merupakan peristiwa ketatanegaraan tersendiri. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan MPR RI.
Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan lagi sekadar isu politik, melainkan telah memasuki proses ketatanegaraan.
Batas Dua Periode dalam Konstitusi
Jika berbicara mengenai peluang Jokowi kembali menjadi Presiden, konstitusi memberikan batasan yang jelas.
Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Artinya, seseorang hanya dapat menduduki jabatan Presiden maksimal dua periode. Ketentuan tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian.
Karena Jokowi telah menjabat sebagai Presiden selama dua periode penuh, secara konstitusional ia tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk jabatan Presiden pada periode berikutnya. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika pertanyaan diarahkan pada kemungkinan Jokowi menduduki kursi Wakil Presiden.
Bagaimana Jika Jokowi Menjadi Wakil Presiden?
Inilah bagian yang menarik sekaligus menjadi ruang perdebatan hukum.
Pasal 7 UUD 1945 menggunakan frasa “dalam jabatan yang sama”. Artinya, pembatasan dua periode secara tekstual merujuk pada jabatan Presiden atau Wakil Presiden yang pernah diduduki seseorang.
Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Jika dibaca secara tekstual, ketentuan tersebut membatasi seseorang untuk kembali menduduki jabatan yang sama setelah dua periode, bukan secara eksplisit melarang mantan Presiden dua periode untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Namun, persoalan hukumnya tidak berhenti pada penafsiran satu pasal. Perlu dikaji pula apakah ketentuan persyaratan calon dalam UU Pemilu tersebut berlaku secara langsung terhadap mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong melalui MPR.
Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden akibat pengunduran diri memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
MPR Memiliki Peran dalam Pengisian Jabatan Wapres
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan lanjutan: apakah Jokowi dapat masuk sebagai salah satu calon yang diusulkan Presiden Prabowo?
Jawabannya memerlukan kajian hukum lebih mendalam, terutama mengenai persyaratan calon dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut dan hubungannya dengan ketentuan UU Pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 juga perlu ditempatkan secara tepat. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. Putusan itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan dalam jabatan yang sama, tetapi bukan putusan khusus yang secara konklusif menentukan boleh atau tidaknya mantan Presiden dua periode menjadi Wakil Presiden melalui mekanisme pengisian jabatan kosong.
Karena itu, tidak tepat jika putusan tersebut langsung dianggap sebagai larangan mutlak bagi Jokowi untuk menjadi Wakil Presiden.
Mundur Gibran Tidak Otomatis Membuka Jalan bagi Jokowi
Hal lain yang perlu dipahami adalah pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengubah ketentuan masa jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.
Peristiwa tersebut hanya menimbulkan kekosongan jabatan yang harus diselesaikan berdasarkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ada beberapa hal yang perlu dibedakan dalam persoalan ini. Pertama, Jokowi telah menyelesaikan dua periode sebagai Presiden sehingga tidak dapat kembali menduduki jabatan Presiden untuk periode ketiga.
Kedua, kemungkinan menjadi Wakil Presiden merupakan persoalan hukum yang berbeda dan harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi serta aturan mengenai pengisian kekosongan jabatan.
Ketiga, keputusan mengenai pengganti Gibran berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR, bukan semata-mata berdasarkan dukungan politik.
Keempat, dukungan partai politik maupun kelompok masyarakat tidak dapat menggantikan persyaratan hukum yang harus dipenuhi seorang calon.
Antara Kepentingan Politik dan Etika Konstitusi
Di luar persoalan hukum, kemungkinan Jokowi kembali ke pemerintahan juga dapat memunculkan perdebatan mengenai etika konstitusi. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi setelah Reformasi 1998. Tujuannya adalah mencegah pemusatan kekuasaan dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara berkala.
Karena itu, setiap wacana mengenai kembalinya seorang mantan Presiden ke jabatan pemerintahan perlu dilihat bukan hanya dari sisi peluang politik, tetapi juga dari prinsip pembatasan kekuasaan.
Pada akhirnya, mundurnya Gibran memang menghadirkan ruang baru dalam dinamika politik nasional. Namun, siapa pun yang akan menggantikannya tetap harus melalui mekanisme dan persyaratan konstitusional.
Adapun mengenai kemungkinan Jokowi menjadi Wakil Presiden, persoalan tersebut tidak bisa disimpulkan hanya dengan mengacu pada pembatasan dua periode jabatan Presiden. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta ketentuan perundang-undangan terkait.
Sebab, dalam negara demokrasi, konstitusi bukan sekadar aturan untuk membuka jalan menuju kekuasaan, melainkan juga menjadi batas bagi setiap orang yang ingin mendudukinya.
Redaksi Dulohupa
