Gorontalo – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo, terus bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo kini resmi menahan JD alias Jam, Direktur CV Kifaz Pratama Jaya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penahanan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek jalan yang bersumber dari anggaran tahun 2021 dan 2022.
Sebelum dilakukan penahanan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.180.854.000 lebih.
Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp9,38 miliar lebih.
Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Bahkan, pelaksanaan proyek diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan dalam perjanjian kontrak hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak.
Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat dinikmati masyarakat tidak tercapai sebagaimana mestinya.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan perusahaan CV Kifaz Pratama Jaya oleh pejabat pada saat itu. Perusahaan tersebut diduga dipinjam melalui Ns selaku direktur cabang, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan lainnya.
Tak berhenti pada penahanan Jd, penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.
Di bawah kepemimpinan Dirreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., penyidik berkomitmen menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara, sekaligus mendorong penyelamatan keuangan negara melalui proses hukum yang profesional dan transparan.
