Dulohupa.id – Aksi penarikan kendaraan yang dilakukan perusahaan pembiayaan kembali mendapatkan perhatian Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Meski tak sering terjadi, namun kasus-kasus ini tetap menjadi atensi. Pasalnya, pelaksanaan penarikan yang dilakukan disebutkan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Peringatan ini bukan tanpa dasar, mengingat aksi penarikan kendaraan yang dilakukan disejumlah wilayah di Gorontalo cukup menyita perhatian. Dari penelusuran, tercatat sejumlah kasus serupa telah terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2026. Seperti halnya di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, tercatat ada 13 kasus, yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan tahun 2025 sebanyak 5 kasus.
Sementara untuk di wilayah hukum Polres Bone Bolango tercatat 1 kasus. Serta yang terbaru di wilayah hukum Polres Boalemo sejumlah 1 kasus yang terjadi pada awal Juni 2026 kemarin. Selanjutnya di wilayah hukum Polres Pohuwato, kasus serupa pernah terjadi pada pertengahan Mei 2026 kemarin.
Sedangkan untuk polres jajaran lainnya belum ditemukan data serupa. Dari data ini, setidaknya kasus penarikan kendaraan secara paksa telah terjadi sebanyak 16 kali sepanjang tahun 2021-2026 (data yang didapatkan).
Hal ini kemudian ditanggapi serius oleh Dirreskrimum Polda Gorontalo, Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi. Ia menegaskan agar perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan kendaraan haruslah dilakukan sesuai prosedur yang ada.
“Kepada perusahaan pembiayaan dan para kolektor atau penagih penarikan kendaraan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur hukum,” ujar Kombes Pol Petrus, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, saat menjalankan tugas mereka, harus diikuti dengan prosedur, bukan dengan tindakan yang bisa berujung pidana.
“Bukan dengan cara menadah atau merampas kendaraan,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, ia mengingatkan agar masyarakat bisa sesegera mungkin melaporkan jika mendapati atau bahkan menjadi korban dari peristiwa serupa, atau mendapatkan informasi adanya dugaan tindakan yang bisa berujung pidana.
“Kepada masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa agar segera melapor ke kantor polisi atau melalui call center 110,” pungkasnya.
Perlu diketahui, berdasarkan regulasi di Indonesia, pihak lembaga pembiayaan (leasing) atau debt collector tidak boleh melakukan penarikan kendaraan secara sepihak di jalan raya. Proses eksekusi kendaraan yang menunggak harus memenuhi syarat ketat.
Pertama, harus membawa Sertifikat Jaminan Fidusia resmi. Kedua, Petugas lapangan wajib mengantongi Surat Tugas resmi dari perusahaan pembiayaan dan memiliki Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). Ketiga, Apabila nasabah menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela, penarikan hanya boleh dilakukan melalui mekanisme Putusan Pengadilan, bukan dengan cara perampasan atau intimidasi di jalan raya.
Reporter: Yayan
