Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Pemprov Gorontalo Ajukan Pinjaman 998 Miliar Rupiah ke Pemerintah Pusat

Dulohupa.id – Peluang untuk mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuka oleh pemerintah pusat, dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan mengajukan PEN 2021 senilai 998 miliar rupiah. Adapun peluang ini dibuka karena adanya prediksi kondisi ekonomi yang melambat.

Rencana tersebut dikemukakan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat melakukan pertemuan informal dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Rumah Makan Meranti, Kecamatan Tilongkabila, Bone Bolango, Rabu (19/8/2020).

“Kami sudah mengajukan pinjaman skim baru sebagaimana disampaikan Pak Menteri PPN dan Menteri Keuangan. Bunganya nol persen dan itu tanpa persetujuan DPRD hanya pemberitahuan. Nanti sebentar dipaparkan (kepada bapak/ibu anggota),” ucap Gubernur Rusli.

PEN 998 miliar rupiah itu terdiri dari tiga paket kebijakan dan 13 paket kegiatan. Paket kebijakan menyasar sektor pertanian berupa pembiayaan buffer stok benih jagung hibrida 10.000 ha senilai 7,5 miliar rupiah, pengembangan sarana, prasarana, mekanisme pertanian dan pasca panen 74,50 miliar rupiah, serta pengembangan sarana dan prasarana UPTD pertanian senilai 8 miliar rupiah.

13 paket kegiatan di antaranya penyediaan rumah layak huni 50 miliar, pengembangan jalan Pilolodaa-Iluta 50 miliar rupiah, pembangunan pengelolaan limbah B3 dan laboratorium lingkungan 8 miliar rupiah.

Ada juga beberapa infrastruktur seperti pengembangan jalan Jhon Aryo Katili dan Piola Isa 50 miliar rupiah, jalan Taluditi-Wonggarasi 33 miliar rupiah, pembangunan drainase primer Kota Gorontalo 50 miliar rupiah dan Pembangunan Rumah Sakit Ainun 600 miliar rupiah.

“Termasuk untuk pembangunan RS Ainun yang kemarin kita perjuangkan dengan skema KPBU, kita usulkan dengan pinjaman ini. Kalau memang sangat murah dan menguntungkan daerah maka kita gunakan dana ini,” imbuh Rusli.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham menjelaskan sejumlah keuntungan dari skema pinjaman PEN. Ada 15 triliun rupiah yang disediakan pusat untuk diperebutkan semua provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

“Pinjaman ini tanpa bunga dan jangka waktu 10 tahun, bisa lebih pendek dari itu. Kita bayarkan istilahnya biaya pengelolaan 0,18 persen dan provinsi 1 persen. Kami menduga ini sebagai ganti DAU karena DAU tahun depan tidak sebesar tahun tahun kemarin,” jelas Huzairin.

Untuk diketahui, pada Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 dana transfer daerah menggunakan data tahun 2020. Sementara berdasarkan PMK 35 tahun 2020 dana transfer daerah merujuk dana hasil refocusing. Mengertinya, Pemprov Gorontalo berpotensi kekurangan transfer daerah lebih kurang Rp292 miliar untuk membiayai berbagai program kegiatan.

“Nah RS Ainun ini kan saat ini sedang lelang proses KPBU. Jika lelang ini tidak ada yang berminat, maka kita gunakan skema ini. Kami sudah lihat jauh lebih baik pakai PEN ini. KPBU 20 tahun ini 10 tahun (masa pembayarannya). Kita hitung apple to apple kita untung 673 miliar rupiah,” imbuhnya.

Opsi PEN menjadi alternatif baru yang akan diambil oleh pemerintah provinsi jika opsi KPBU tidak ada peminat dan atau kurang menguntungkan dalam hal penggunaan APBD. Pemerintah saat ini tidak bisa membatalkan proses lelang KPBU yang sedang berlangsung. Meski begitu, sejauh ini belum ada investor yang berminat terkait pembangunan rumah sakit rujukan tipe B itu.